SAMARINDA- Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) tegaskan lima hal yang patut menjadi perhatian dalam menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) agar dapat melakukan perubahan- perubahan dan perbaikan.
Hal ini disampaikan Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh, SH dalam arahannya, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Hasil Evaluasi LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) Mahulu 2018, Penyusunan IKU, PK dan Rencana Aksi Perangkat Daerah, serta Pelatihan Aplikasi E-SAKIP dan Analisis Jabatan di Ballroom Utama lantai 17 Hotel Aston, Samarinda. Selasa (3/3).
"Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu Saya tegaskan untuk menjadi perhatian kita bersama," kata Bupati.
Pertama, Bupati mengatakan bahwa hendaknya semua OPD untuk merumuskan program sesuai dengan turunan prioritas
RPJMD, dengan menetapkan rumusan tujuan yang dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas dan berorentasi pada hasil (outcame). "Progres dari program yang telah dirumuskan, wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah beserta laporan keuangannya setiap triwulan," ujar Bupati.
Lanjut Bupati, yang kedua yakni memastikan bahwa turunan kinerja (cascading) telah diterapkan sampai ke tingkat organisasi terkecil dengan memanfaatkan logic model yang berfokus pada pencapaian tujuan, sehingga terwujud perencanaan pembangunan yang terintegrasi (integrated development plan).
Ketiga, berdasarkan perencanaan pembangunan yang terintegrasi tersebut, dilakukan refocusing atas program dan kegiatan yang akan mendukung tercapainya tujuan atau sasaran afektif dan efesien.
Kemudian yang keempat, Bupati menyampaikan agar dilakukan monitoring dan eveluasi atas inplementasi manajemen kinerja (SAKIP) secara berkala sehingga dapat terwujud hasil yang berkesinambungan.
Dan yang terakhir atau kelima, Bupati menekankan agar kepada seluruh OPD yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu, menaruh perhatian serius dalam penyusunan LAKIP.
"Jika terdapat permintaan data dari Bagian Organisasi Tata Laksana untuk penyusunan LAKIP, agar segera ditindaklanjuti atau dilengkapi sesuai permintaan, dan bagi OPD yang tidak memenuhi syarat data yang dibutuhkan atau terlambat memberikan data maka OPD tersebut patut dievaluasi," tandas Bupati.(hms10/adv/pro)
