BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

RAGAM

Kamis, 13 Februari 2020 02:13
Pemprov Sulut Pertama di Indonesia Tolak Kerja Sama Media Abal-Abal

OD-SK Angkat Wibawa Pers

Marlon Sumaraw, Direktur Manado Post menyerahkan penghargaan kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey yang didampingi Wagub Steven Kandouw atas kepeloporan Pemprov Sulut menolak kerjasama dengan media abal-abal, di Kantor Gubernur Sulut, Rabu (12/2).

PROKAL.CO, MANADO - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK), mendapatkan penghargaan Pers Award dari Jawa Pos Group (group media terbesar di Indonesia).

OD-SK menjadi kepala daerah pertama se Indonesia, yang mampu menyelenggarakan pemerintahan khususnya di bidang penyebaran informasi komunikasi, yang patuh pada aturan pers. 

"Gubernur Olly Dondokambey dan wagub Steven Kandouw (OD-SK), angkat wibawa pers yang selama ini diganggu oleh media dan wartawan abal abal.  Karena itu kami memberikan  penghargaan kepada gubernur dan wagub atas  kepeloporannya berani bersikap terhadap media-media abal-abal dì Sulut. Hanya media yang sudah terverikasi faktual Dewan Pers, pemrednya lulus uji kompetensi wartawan utama, semua persyaratan administrasi, dan akutansi lengkap sesuai standar BPK- RI, yang bisa bekerjasama dengan Pemprov Sulut," ujar Suhendro Boroma, Direktur Utama Jawa Pos Group yang juga Dirut Manado Post. 

"Kita apresiasi keberanian Gubernur Sulut. Jangan terpengaruh dengan tekanan dan ancaman media abal-abal," tambah Boroma.

Langkah ini juga menurut Boroma, dapat menjadi insentif terhadap media-media untuk terus menegakkan standar kualitas, kredibilitas, integritàs, dan trust di tengah keberlimpahan informasi. 

"Karena semestinya Pemerintah melakukan upaya kongkrit dan nyata utk menekan dan memperkecil ruang gerak media-media abal-abal yang banyak memproduksi hoax, fake news dan menurunkan wibawa pers nasional," jelasnya. 

Gubernur Olly Dondokambey sendiri menjelaskan, pembenahan  yang Pemprov lakukan, bagian dalam meningkatkan kualitas  perusahaan pers dan pekerja pers  yang ada di Bumi Nyiur Melambai.

 "Kerja sama dengan media itu sangat penting, tapi jika tidak kita melakukan pendisiplinan, maka semua informasi dan kerja sama yang terjadi hanyalah sia-sia. Siapa saja yang bekerjasama dengan pemerintah,  harus seusai regulasi. Kalau melanggar aturan, bisa berurusan dengan hukum. Semua tentu tidak mau berurusan dengan hukum. Apalagi pers, yang tugasnya selalu  mengontrol jalannya pemerintahan apakah sesuai aturan atau tidak. Bagaimana jadinya kalau pers sendiri tidak memenuhi UU Pokok Pers dan aturan Dewan Pers. 

Gubernur pun berharap semua media yang bekerja sama dengan Pemprov Sulut dan dengan pemerintah di 15 kabupaten/kota, dapat memiliki dedikasi yang tinggi.

"Kan ada timbal balik yang antara pemerintah dan pers ini. Ada anggaran yang dialokasikan untuk mensosialisasikan program. Jadi harus ada dedikasi. Jangan pemerintah sudah keluarkan anggaran besar, namun nyatanya tidak tepat sasaran. Misalnya pembaca sangat minim, ataupun tidak sesuai dengan regulasi. Itu sama saja membahayakan kami pemerintah," katanya.

OD mengatakan, pemerintah saat ini selalu  mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan  ketat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Dalam audit yang dilakukan BPK, itu adalah poin-poin yang harus kita lengkapi. Kerja sama juga ada aturannya. Harus dengan perusahaan yang jelas. Ada kantornya, ada pekerjanya, ada struktur perusahaan mulai direktur sampai karyawan paling rendah, ada NPWP, dan aturan pihak ketiga lainnya.  Nanti kalau BPK mengecek ada media yang tidak memiliki perusahaan, lantas kita mau jelaskan  apa ke BPK? Bisa jadi temuan dan pihak ketiga harus tegur atau kembalikan pembayaran kerjasamanya. Bahkan bisa berurusan dengan penegak hukum," jelas gubernur. 

"Jadi harus kita pahami bersama, ini bukan  mempersulit. Tapi kita membuat agar semua yang ada di sini, berjalan tertib sesuai aturan. Karena itu teman teman pers, tolong benahi perusahaan persnya. Penuhi semua regulasi yang dipersyaratkan. Kalau syarat perusahaannya sudah terpenuhi semua, siapa yang senang. Kan perusahaan tersebut juga yang untung. Ayoo  sekarang semua  melakukan pembenahan supaya pemerintah juga bisa tenang," harap gubernur yang juga Bendahara Umum DPP PDI-P.

Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw juga sepakat dengan poin-poin yang disampaikan Gubernur. "Saya sudah sering sampaikan, bahwa jika media dan wartawan telah sesuai dengan aturan, maka itu keuntungan mereka.

Dimana saja bisa terpakai. Kompetensi wartawan itu kan juga pengembangan diri. Sedangkan verifikasi dewan pers hal mutlak. Perusahaan harus memiliki standar yang jelas sesuai regulasi yang ada," imbuhnya.

Kandouw menerangkan, kerja sama pemerintah harus mengedepankan ketepatan. Baik sasaran yang ingin disampaikan, maupun regulasi dalam acuan kerja sama.

"Alokasi untuk kerja sama dengan media ini kan sangat besar. Maka harus tepat sasaran, ada tim yang melakukan audit kepada pemerintah. Kita juga menginginkan agar perkembangan era digital ini, dapat termanfaatkan dengan baik. Jika semua media telah sesuai persyaratan, maka kita yakin akan dengan mudah terkontrol. Media itu harus berperan aktif dalam memberantas hoaks," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Sulut Christiano Talumepa SH MH mengatakan, perusahaan pers maupun wartawan telah diatur sesuai dengan UU 40/1999, karena itu wajib untuk ditaati.

"Aturan atau payung hukum terhadap pers itu sudah sangat jelas. Bukan hanya UU 40/1999, ada juga aturan dewan pers yang memang diamanatkan UU. Namanya itu regulasi, maka mengikat dan wajib untuk ditaati semua orang," terangnya.

Wajibnya semua media di Pemprov Sulut maupun di 15 kabupaten/kota, untuk melengkapi wartawan serta perusahaan pers, disampaikan Talumepa, adalah keuntungan pihak pers tersebut.

"Kan yang lain bisa melengkapi perusahaan ataupun wartawan sesuai regulasi. Kenapa yang lain tidak. Sebenarnya kita tidak membuat ketat sekali, bahkan ada beberapa aturan yang kita maklumi. Seperti semua perusahaan pers wajib memiliki modal 50 juta. Kita hanya meminta agar standar dewan pers itu ditaati. Dewan pers ini kan adalah yang ditunjuk UU.

Pada pasal 15 itu sudah sangat jelas adanya Dewan Pers. Jadi aturan-aturan disitu sangat mengikat. Mulai dari Peraturan Dewan Pers 01/Peraturan-DP/X/2018 Tentang Standar Kompetensi Wartawan serta Peraturan Dewan Pers 4/Peraturan-DP/III/2008 Tentang Standar Perusahaan Pers. Ini semua harus menjadi acuan utama," kuncinya. (ewa/far) 

loading...

BACA JUGA

Jumat, 14 Februari 2020 08:23

Generasi Milenial Punya Peran Strategis, PWI dan KPU Kukar Sosialisasi Pemilu ke Pelajar

TENGGARONG- Bertempat di ruang serba guna SMK 3 Kecamatan Tenggarong…

Jumat, 14 Februari 2020 07:24

KEREEN..! MAN I Balikpapan Juarai Kompetisi Young Innovation Project Pertamina

BALIKPAPAN– MAN 1 Balikpapan berhasil boyong juara pertama kompetisi Young…

Kamis, 13 Februari 2020 21:50

Pertamina Gandeng IWAPI DPC Balikpapan Jadi Mitra Binaan UMKM Pertamina

BALIKPAPAN- Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VI Kalimantan melaksanakan roadshow…

Kamis, 13 Februari 2020 20:54

Over Kapasitas, Bangunan Blok Rutan II B akan Dibuat Bertingkat

BALIKPAPAN- Kondisi Rutan Klas II B Balikpapan saat ini sudah…

Kamis, 13 Februari 2020 10:09

Efek Harga Batu Bara Lesu, Target Penerimaan DJBC Kalbagtim 2019 Turun

BALIKPAPAN - Target penerimaan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kalimantan…

Kamis, 13 Februari 2020 02:13

Pemprov Sulut Pertama di Indonesia Tolak Kerja Sama Media Abal-Abal

MANADO - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey dan Wakil…

Rabu, 12 Februari 2020 13:14

KEREEN INI..! Lahan Pasca Tambang Disulap Jadi Komplek Mini Ranch

Berdekatan dengan pusat lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru, kawasan…

Rabu, 12 Februari 2020 10:52

Februari Penuh Cinta, Hotel di Balikpapan Ini Beri Promo Kamar hingga Paket Pernikahan Harga Spesial

BALIKPAPAN- Bagi sebagian orang, bulan Februari diidentikkan dengan bulan kasih…

Selasa, 11 Februari 2020 21:18

Bupati AGM dan BKPM akan "Bersihkan" Oknum Penghambat Investasi di PPU

BALIKPAPAN- Penajam Paser Utara (PPU) sebagai Ibu Kota Negara baru…

Selasa, 11 Februari 2020 13:09

Kisah Menarik Warga Negara Brazil yang Pinang Warga Batu Sopang, Paser

TANA PASER - Demi cinta, warga negara asing (WNA) dari…

FSB 2020, Gali Potensi Siswa di Bidang Sains

Haru Sambut Kedatangan Lima Mahasiswa Kaltim yang Kuliah di China, Dikarantina di Natuna

Event Static Show Lanud Dhomber Menambah Wawasan Masyarakat pada Militer Udara

Korban Penikaman Mengaku Diterlantarkan di Ruang IGD, Ini Penjelasan Pihak Rumah Sakit..

Pengusaha Roy Nirwan Dirugikan Oknum Pimpinan Bank, Tabungannya Rp 37,8 Miliar Disalahgunakan

EDAAN NIH ORANG.. Mabuk CT, Tusuk Seorang Perempuan yang Lagi Tidur

Dua Pelaku Pencongkel Rumah Kosong Diamankan Polsekta Balikpapan Selatan

Generasi Milenial Punya Peran Strategis, PWI dan KPU Kukar Sosialisasi Pemilu ke Pelajar

KEREEN..! MAN I Balikpapan Juarai Kompetisi Young Innovation Project Pertamina

Pertamina Gandeng IWAPI DPC Balikpapan Jadi Mitra Binaan UMKM Pertamina
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers