BALIKPAPAN- Penajam Paser Utara (PPU) sebagai Ibu Kota Negara baru Indonesia kini banyak melakukan pembenahan dan persiapan. Salah satunya yaitu penanaman modal untuk memajukan perekonomian di PPU.
Di bawah kepemimpinan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud (AGM) , kabupaten ini melakukan banyak perubahan dengan membuka peluang kerja sama untuk memajukan sektor perekonomian. Setelah penetapan ibu kota baru, hasilnya PPU banyak menerima ajakan berinvestasi.
Namun, saat ini masih ada saja oknum yang menjadi penyebab persoalan sulitnya investasi di wilayah itu. Padahal, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud tegas menyampaikan agar aturan tersebut dipermudah. Hal ini juga sesuai permintaan Presiden Republik Indonesia, Ir H Joko Widodo.
Karena hal ini, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berkunjung ke PPU, Selasa (11/2). Hal itu dimaksudkan agar permasalahan aturan ini dapat diselesaikan.
"Ya, kemarin ada orang yang mau investasi, perusahan-perusahan lokal datang ke PPU untuk investasi. Tapi terbentur masalah-masalah aturan yang menurut saya tidak jelas," ujar Bupati PPU Ahmad Gafur Mas'ud.
Tambahnya, nantinya ia dan BKPM akan melakukan koordinasi dan memberi ruang pada BKPM untuk terjun langsung memantau. Mereka berencana akan menyelesaikan dan menyingkirkan hambatan-hambatan tersebut. Dalam hal ini oknum-oknu. yang sengaja membuat aturan dan hambatan tersebut.
"Investor yang ingin berinvestasi tersebut membawa modal yang bisa menggerakkan perekonomian di PPU. Untuk kita kan tidak harus memerlukan anggaran pendapatan dan belanja daerah ataupun nasional lagi. Tapi malah dihambat-hambat. Nah ini yang membuat negara kita, khususnya PPU akan menjadi lambat untuk membuka bidang lapangan pekerjaan. Khususnya perputaran investasi yang ada di PPU," katanya.
Gafur dan BKPM juga berjanji akan "membersihkan" oknum-oknum yang menghambat kemajuan perekonomian di PPU. (rin/pro/one)
