TANA PASER - Wakil ketua DPRD Paser Abdullah menerima kunjungan legislatif dari Kalimantan Tengah, tepatnya DPRD Barito Timur.
Didampingi Ketua komisi I Hendrawan Putra, dan anggota lainnya Muhammad Saleh, Hamransyah dan M. Ramlie S. Bakti, banyak hal yang didiskusikan terkait tugas DPRD.
DPRD Barito Timur dipimpin Wakil ketua Ariantho S. Muler, dan anggota lainnya Mardianto, Rumli, Rini, Adolina Sendol, dan Trisna Andrilawetni.
Ariantho menanyakan terkait tata terbit (tatib) DPRD Paser selama ini. Serta sejumlah peraturan pemerintah (PP) yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD.
" Mohon informasinya, terkait tunjangan komunikasi, rumah dan lainnya apakah sama dengan DPRD Paser," ujarnya, Kamis (30/1).
Abdullah menerangkan untuk tatib telah disahkan sejak Oktober 2019 lalu. DPRD Paser hanya tinggal mengikuti amanah PP yang ada. Selain itu ada juga usulan DPRD seperti pemakaian batik daerah ditiap Minggu kedua dalam sebulan.
Untuk hal lainnya tetap mengikuti peraturan yang sudah ada. Ada beberapa penyesuaian, seperti saat perubahan nomenklatur OPD dan jabatan di pemerintahan daerah.
"Seperti misal dulu komisi II menangani bidang pembangunan, kini pindah ke komisi III. Apa yang bisa mempermudah, itu lah yang diberlakukan selama tidak menyalahi aturan. Karena di sini kita yang menjalankan. Semua kinerja kita dipermudah saja," ujar Politikus Partai Demokrat itu.
Hendrawan Putra menambahkan terkait kunjungan kerja selama ini dan jumlah pendampingan, tidak harus mengikuti jumlah anggota DPRD yang berangkat. Menyesuaikan ketersediaan anggaran.
"Jangan sampai timpang jumlah anggota DPRD yang berangkat dengan pendamping yang ikut. Kita juga tiap tahun mengusulkan kunjungan kerja ke luar negeri. Meskipun itu tidak pasti terlaksana, yang penting diusulkan saja dulu karena tidak menyalahi aturan," kata Hendrawan. (adv/jib)
