BALIKPAPAN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hari ini mendapat kunjungan dari Komisi IX DPR RI di Kantor Wali Kota Balikpapan, Kamis (30/1) pagi.
Kunjungan ini merupakan bagian dari pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dalam rangka pengawasan atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan ke Provinsi Kaltim.
Mereka menggelar rapat dengar pendapat yang dihadiri Gubernur Kaltim Isran Noor dan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi sebagai perwakilan, IDI Kaltim, serta BPJS Kesehatan.
Dalam kesempatannya, Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan di pertemuan kali ini pihaknya menerima banyak sekali aduan persoalan dan keluhan.
"Masukan yang didapat adalah persoalan dan keluhan, baik dari dokter maupun rumah sakit karena banyak yang belum dibayar hutangnya oleh BPJS Kesehatan," ujar Felly Estelita.
Ia menegaskan keluhan aduan tersebut tidak bisa didiamkan, sebab semakin lama akan makin menumpuk dan meledak.
Terlebih, hal ini akan berpengaruh pada pelayanan di rumah sakit yang langsung berkaitan dan menyangkut masyarakat sebagai peserta BPJS.
Meski begitu, berdasar data yang diberikan oleh pemprov Kaltim, Felly pun mengakui bahwa saat ini pemerintah daerah telah bekerja dengan sangat luar biasa.
Namun, hasil kerja keras itu masih belum dapat memuaskan pihaknya. Sebab ia menilai hal itu masih tidak bisa menyelesaikan persoalan karena masalah data yang belum clear.
"Sangat disayangkan masih ada masalah data yang belum clear, padahal ini menjadi pokok. Ini yang saya minta juga tadi pada pak Gubernur, untuk bisa duduk bersama dengan Bupati/Walikota, karena persoalan itu akan selalu ada," katanya.
Menurutnya persoalan yang saat ini sudah ada di depan mata, setidaknya harus bisa diselesaikan terlebih dahulu. Dengan prinsip keseriusan dan kejujuran dari masing-masing pemangku kebijakan.
"Di seluruh daerah hampir sama keluhannya dan ini berimbas ke masyarakat yang mendapat kesusahan. Jadi memang perlu untuk lebih diperhatikan," tuturnya.
Tambahnya, permasalahan ini mungkin akan muncul banyak persoalan karena adanya regulasi. Namun ia menekankan agar pemerintah provinsi Kaltim agar terus maju jika itu berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
"Ini tentang hutang, kemudian anggaran yang belum sesuai, karena kami ingin semaksimal mungkin," tutupnya. (rin/pro)
