BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Sabtu, 28 Desember 2019 20:20
Hembusan Isu "Geng Solo", Ini Kata Komisioner Kompolnas dan Pakar Hukum Tata Negara..
Irjen Nana Surdjana (kanan) bersama mantan Kapolri Tito Karnavian. (foto: Net)

PROKAL.CO, JAKARTA- Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menanggapi tudingan isu ‘Geng Solo’ yang dihembuskan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane.

Komisioner Kompolnas Andrea Poeloengan mengatakan, tudingan itu menurutnya bukan saja berlebihan tapi juga harus diuji kevalidannya.

Ia menuturkan, untuk bisa menduduki kursi Kapolda, seorang perwira Polri harus melalui sejumlah tahapan tidak mudah.

“Untuk menjadi Kapolda harus melalui Wanjakti yang dipimpin oleh Wakapolri,” tuturnya, Senin (23/12).

Dalam penentuannya, Wanjakti juga tidak akan ceroboh dan tanpa memiliki pertimbangan dalam menunjuk seseorang.

“Jadi ada pertimbangan yang matan memilih Irjen Nana jadi Kapolda Metro Jaya,” tegasnya.

Soal Nana yang pernah bersanding dengan Jokowi di Solo, menurutnya adalah hal yang wajar jika keduanya menjadi cukup dekat.

Sebaliknya, kedekatan Jokowi dan Nana itu menjadi bukti bahwa Forum Komunikasi Daerah (Forkominda) di Surakarta memang berjalan dengan sangat baik. Pun demikian pula dengan era Sigit Listyo Prabowo

Pak Nana menjadi Kapolres, pada saat itu bisa bekerjasama dengan baik bersama wali kotanya. Itulah prestasi yang luar biasa yang jarang dinilai oleh banyak orang,” jelas Andrea.

Dalam perkembangannya, Polri juga dituntut bisa menyesuaikan tuntutan zaman. Seorang polisi, bukan saja harus piawai dalam menangani dan mengungkap kasus.

Kini, Polri juga dituntut menguasai dan bisa memanfaatkan secara maksimal teknologi yang ada agar menjadi polisi modern.

Akan tetapi, Polri juga dituntut tetap bisa menjalin kemitraan dan keterpaduan dengan berbagai pihak, bukan saja dengan mitra kerjanya.

Karena itu, ia menilai, dengan tetap menjaga keterpaduan dengan lembaga, instansi dan institusi lain, bisa menjadikan polisi modern guna mengakomodir harapan, kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Polisi seperti itu pula yang sejak dua dekade silam sudah dikembangkan dan diterapkan di negara-negara maju.

“Di luar negeri, termasuk di Amerika Serikat (AS), perspektif polisi modern sudah seperti itu,” ulas Andrea.

Menilik pada sejarah sinergitas Jokowi dan Nana saat di Solo, maka wajar pula jika kemudian Jokowi yang kini menjadi presiden melanjutkan sinergitas tersebut.

“Adalah hal yang wajar jika sekarang Nana dipercaya mantan wali kotanya, yang kebetulan sebagai presiden, untuk mengemban amanah strategis dalam tubuh Polri,” papar Andrea.

Sebaliknya, pihaknya mempertanyakan ucapan Neta soal ‘Geng Solo’ yang ia nilai cenderung diskriminatif.

Hal itu bertentangan dengan Pasal 3 UU Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

“Membangun pemikiran pengkotak-kotakan tersebut berbahaya, dapat memecah belah NKRI,” tegasnya.

Diksi ‘Geng Solo’ Neta itu, patut diduga menunjukkan kebencian kepada orang yang berdasar pada ras dan etnis tertentu.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b UU Nomor 40 tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Dalam Pasal 16 disebutkan, bahwa sanksi yang bisa dijatuhkan adalah penjara lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta.

Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono diangkat sebagai Wakapolri.

Hal itu didasarkan pada rotasi anggota Polri dalam Surat Telegram 3330/XII/KEP./2019 tanggal 20 Desember 2019, yang ditanda tangani Kapolri.

Sedangkan posisi Kapolda Metro Jaya yang ditinggalkan Gatot diisi Kapolda NTB Irjen Nana Sunjana.

Neta menyebut, selama ini, karir Nana terbilang biasa saja. Namun, Nana adalah Kapolresta Solo saat Joko Widodo menjabat Wali Kota Solo.

Dasar lain Neta adalah Irjen Sigit Listyo Prabowo yang pernah juga menjabat Kapolresta Solo, kini menjabat sebagai Kabareskrim.

Selain nama tersebut, juga ada nama Wakapolda Jateng Brigjen Ahmad Lutfi yang juga pernah menjadi Kapolresta Solo.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menilai, isu ‘Geng Solo’ sejatinya tak usah digubris. Pasalnya, penunjukan Irjen Nana Sudjana sebagai kapolda Metro Jaya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Geng Solo) Tidak usah dibesar-besarkan, tidak usah direspons. Anggap saja itu angin biasa di alam politik,” kata Margarito kepada wartawan, Kamis (26/12).

Dia menjelaskan, setiap keputusan Kapolri pasti dibuat melalui prosedur yang sah. Termasuk soal rotasi jabatan di internal Polri.

Setiap pejabat yang diangkat oleh kapolri diasumsikan sudah memenuhi syarat hukum dan kualifikasi teknis untuk jabatan tersebut.

 

“Saya tahu dan dapat memahami dinamika setiap pengangkatan seseorang menduduki jabatan, itu dinamika sangat biasa,” ujarnya. (pro) 


BACA JUGA

Rabu, 11 Maret 2020 14:14

Pemerintah Dongkrak Kualitas Guru Lewat Organisasi Penggerak 

    JAKARTA--Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali…

Senin, 02 Maret 2020 18:51

Dua WNI Positif Terjangkit Virus Corona, Ini Pernyataan Tegas dari Presiden Jokowi..

JAKARTA- Pemerintah telah mengambil langkah dan mempersiapkan pencegahan serta penanganan…

Minggu, 16 Februari 2020 20:09

FSB 2020, Gali Potensi Siswa di Bidang Sains

JAKARTA--Festival Sains dan Budaya (FSB) 2020 bakal siap digelar. Ajang…

Selasa, 21 Januari 2020 16:09

Kapal Berisi Wartawan Istana Presiden Tebalik di Tengah Laut

LABUAN BAJO- Insiden kapal terbalik menimpa rekan-rekan wartawan Istana yang…

Sabtu, 28 Desember 2019 20:20

Hembusan Isu "Geng Solo", Ini Kata Komisioner Kompolnas dan Pakar Hukum Tata Negara..

JAKARTA- Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menanggapi tudingan isu ‘Geng Solo’…

Selasa, 17 Desember 2019 23:49

Alumni Diharap Ikut Berperan Dongkrak Peringkat Kampus 

JAKARTA--Rektor Universitas Brawijaya (UB) Malang, Nuhfil Hanani menyampaikan bahwa alumni…

Senin, 16 Desember 2019 23:36

‘Merdeka Belajar’ Diklaim Awal Baru Sistem Pendidikan Indonesia

JAKARTA—Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) , Nadiem Anwar Makarim  menyampaikan…

Rabu, 04 Desember 2019 12:35

Dugaan Suap, KPK Periksa Dirut PKT

JAKARTA- Kasus dugaan suap Bidang Pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik…

Minggu, 24 November 2019 00:28

LDN Diharap Lahirkan Pemain Bibit Unggul dari Desa

BEKASI--Liga Desa Nusantara (LDN) akhirnya melahirkan juara baru di tingkat…

Minggu, 17 November 2019 01:09

Lewat Mewarnai, Anak dan Orangtua Bisa Terbang ke Hongkong

  JAKARTA--Ajang kompetisi Faber-Castell Family Art Competitions merupakan wadah anak-anak…

Pasien Positif Corona di Balikpapan Bertambah 6 Orang, Total Ada 12 Orang

Aspiana Himbau Pencegahan Covid-19 Kepada Masyarakat Batu Sopang

Kebakaran di Kawasan Perusda, Rumah sekaligus Warung Ludes Dilahap Si Jago Merah

Cegah Corona, Siagakan Pos Wasdalkes Darat dan Sungai

Bupati: Selalu Perkuat Koordinasi Tim

Alat Rapid Test Bakal Segera Tiba untuk Kaltim

HBICS Balikpapan Terapkan Home Learning, Antisipasi Penyebaran COVID-19

Gara-gara Corona, Reses DPRD PPU Diundur

Cegah Penyebaran Covid-10, Legislatif Dilarang Perjalanan Dinas Luar Daerah

Ditreskrimum Polda Kaltim Amankan Residivis Curanmor Barang Bukti Lima Motor
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers