BALIKPAPAN – Penetapan ibu kota negara (IKN) di Kaltim, tepatnya di wilayah Sepaku Penajam Paser Utara (PPU) mulai terasa imbasnya. Meski proses pembangunan terlihat belum berjalan, namun Balikpapan sebagai kota penyangga sudah merasakaan dampaknya. Baik positif dan negatif.
Terutama karena keberadaaan Balikpapan sebagai pintu gerbang atau akses menuju IKN. Ada bandara dan pelabuhan setara internasional. Hal ini membuat DPRD Balikpapan mendorong pemerintah pusat bisa memberi perhatian kepada Balikpapan terlebih dahulu sebelum hadirnya IKN.
Harapannya pemerintah pusat bersedai menggelontorkan dana untuk pembangunan Kota Minyak. Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle menjelaskan, kesiapan Balikpapan sebagai kota penyangga tidak terlepas dari berbagai pembangunan infrastruktur sampai peingkatan sumber daya manusia (SDM).
Maka dari itu, tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Dia mengungkapkan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Balikpapan telah bertandang ke DPR RI beberapa waktu lalu. “Kami meminta jika Kaltim ditunjuk sebagai IKN, maka bisa segera realisasikan Balikpapan sebagai kota penyangga,” sebutnya.
Sabaruddin menegaskan, pemerintah jangan hanya secara teori saja menetapkan status itu. Namun perlu dukungan secara langsung dengan menggelontorkan anggaran terhadap pembangunan Balikpapan. Dia mengatakan, contohnya banyak pejabat yang datang untuk meninjau IKN.
Di mana mereka pasti memanfaatkan dan menghabiskan waktu lebih banyak di Balikpapan untuk membahas pembangunan ibu kota mendatang. “Kita fasilitasi pejabat yang datang ke sini, padahal anggaran kita juga terbatas,” tegasnya.
Solusinya dia berharap, wakil rakyat yang duduk di DPR RI Dapil Kaltim bisa memperjuangkan hal ini. Terutama soal pengalokasian anggaran. Menurutnya sejauh ini anggota DPR RI sudah merespons permintaan dengan baik. “Mudah-mudahan sesuai harapan, kita tunggu actionnya,” tutupnya. (din/pro/one)
