BALIKPAPAN – Pertumbuhan Kota Minyak kian hari tak terbendung. Apalagi setelah ada penetapan ibu kota negara (IKN), Balikpapan akan bersiap menjadi kota penyangga. Perkembangan dan pertumbuhan kota yang cepat tentu akan menarik besarnya pendatang. Ibarat gula yang akan didatangi oleh semut.
Walhasil dampaknya akan terasa pula pada tingkat keamanan dan konflik sosial. Wakil Ketua DPRD Balikpapan Subari menuturkan, meski Balikpapan sesungguhnya termasuk kota kondusif dengan masyarakat multikultural. Namun sebagai bentuk antisipasi, pihaknya tetap perlu merumuskan cara bagaimana dalam penanganan konflik sosial.
Ini yang membuat wakil rakyat pada pekan lalu melakukan kunjungan kerja ke DPRD Madiun. Ada pun potensi konflik di Madiun sangat tinggi. Tepatnya pada peringatan tahun baru Islam 1 Muharram. Besar terjadi gesekan antara paguyuban.
Akhirnya Forkopimda Madiun dan Gubernur Jawa Timur memberikan perhatian serius. Mereka mengumpulkan perguruan silat dan sosialiasi.
“Nanti setiap informasi yang diterima saat kunjungan akan dipelajari,” sebutnya. Terutama dalam menangani setiap konflik sosial yang bisa terjadi kapan saja. Balikpapan termasuk kota heterogen dengan jumlah 108 paguyuban yang eksis sampai sekarang.
Subari akan mendiskusikan kelanjutan dari studi banding ini bersama anggota DPRD Balikpapan. Misalnya apa perlu membuat produk dalam bentuk peraturan daerah. “Kami perlu bicarakan dulu kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda),” tutupnya. (din/pro/one)
