BALIKPAPAN - Fraksi gabungan Naspehando (NasDem, PPP, Hanura, dan Perindo) memberikan saran yang cukup berbeda dari kebanyakan fraksi saat penetapan RAPBD 2020. Mereka menyoroti soal pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pelebaran Jalan Mulawarman.
Sekretaris fraksi Naspehando Simon Sulean mengatakan, pihaknya meminta Pemkot Balikpapan bisa optimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Kami meyakini PAD ini masih memungkinkan dikelola secara maksimal seperti pos retribusi daerah perlu dikelola dengan baik,” katanya. Sehingga dapat terwujud capaian keuangan dan penerimaan PAD yang menyentuh angka Rp 1 triliun. Itu semua bukan hal yang tak mungkin dan Insyaallah dapat tercapai.
Dia menyarankan dalam upaya mengoptimalkan penerimaan keuangan dari sektor pajak khususnya PBB, fraksi Naspehando merasa perlu ada pemutakhiran data. Pihaknya yakin data yang ada saat ini berbeda dengan kondisi aktual seperti luas bangunan dan kategori bangunan. “Tentu ketika ada pemutakhiran dapat meningkatkan penerimaan PBB,” sebutnya.
Selain itu, fraksi gabungan ini juga kembali mengingatkan Pemkot Balikpapan untuk memperhatikan pembebasan sisa lahan stadion yang sampai saat ini belum terealisasi.
Ini penting agar tidak berlarut dan jadi polemik di masyarakat. Namun yang tak kalah penting adalah pelebaran Jalan Mulawarman, Balikpapan Timur.
Menurutnya Pemkot Balikpapan harus segera berkomunikasi dengan Pemprov Kaltim tentang pelebaran Jalan Mulawarman yang saat ini terhitung masih kecil untuk jalan nasional.
Mengingat kejadian semifinal Piala Pelajar Asia antara Indonesia vs Malaysia menyedot perhatian 40 ribu penonton.
Itu membuat kemacetan parah di kawasan Balikpapan Timur. “Seharusnya ini menjadi pelajaran keras bagi pemerintah, bahwa pelebaran Jalan Mulawarman sudah mendesak. Apalagi saat ini belum ada jalan alternatif lain,” bebernya.
Fraksi Naspehando juga berharap Pemkot Balikpapan memperbesar kuota penerima bantuan iuran (PBI) bagi masyarakat tidak mampu.
Hal ini sebagai salah satu solusi dari kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari mendatang. “Kemudian bersama menyuarakan penghapusan iuran kepada kelas 3,” ucapnya.
Terkait permohonan sambungan PDAM yang sudah tahunan belum terealisasi, dia berharap Pemkot Balikpapan serius memperhatikan itu mengingat kebutuhan air utama bagi masyarakat. (din/pro/one)
