Demokrat Beber 8 Poin Catatan untuk Pemkot Balikpapan

- Rabu, 27 November 2019 | 14:51 WIB
-
-

BALIKPAPAN - Catatan panjang diberikan fraksi Partai Demokrat kepada Pemkot Balikpapan. Setidaknya ada delapan poin saran yang disampaikan agar dilakukan pembenahan secepatnya.

Sekretaris Fraksi Demokrat Ali Munsjir Halim menyampaikan poin pertama tentang PDAM. Dia berharap, seharusnya secara periodik setiap tahun anggaran, PDAM menyampaikan rancangan kerja, anggaran dan kinerja.

Sehingga anggota DPRD dapat melihat kinerja PDAM secara baik proporsional, transparan, dan akuntabel.

“Apabila hal tersebut tidak bisa dilakukan PDAM, maka langkah berikutnya kita tidak saja bisa audit internal dan eksternal, tapi bisa proses pansus dan hak angket,” tegasnya.

Kedua soal BPJS Kesehatan, fraksi Demokrat mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Balikpapan agar peserta kelas 3 yang tidak mampu masuk ke dalam kelompok penerima bantuan iuran (PBI).

Pihaknya memahami alokasi APBD hanya bisa cover hingga September, fraksi Demokrat berpendapat dengan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari dapat membuat tunggakan yang panjang dari kategori mandiri.

“Fraksi kami meminta Pemkot Balikpapan untuk menyusun kajian pembayaran atas iuran BPJS kelas 3, bukan hanya pada kaum tak mampu,” katanya.

Apalagi sering diutarakan oleh para kandidat presiden dan kepala daerah untuk menggratiskan biaya pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, pendidikan dan kesehatan merupakan tugas negara atau daerah untuk mencerdaskan bangsa. Dia yakin upaya itu masih bisa dilakukan dalam APBD-Perubahan 2020.

“Ketiga jelang Pilkada 2020 tahapan sudah mulai dari tahun ini, fraksi kami meminta wali kota segera mengisi jabatan yang kosong. Sampai saat ini masih banyak yang berstatus pelaksana tugas (Plt). Jangan sampai status Plt berjalan hingga masa mendekati pemungutan suara baru dilakukan mutasi. Karena bisa jadi alat politik.

“Lurah lakukan promosi jangan hanya bersifat dari jabatan lurah ke jabatan lurah lainnya,” sebutnya.

Keempat tentang venue olahraga di Balikpapan yang terlihat kurang terawat dan tidak berfungsi sebagai semestinya.

Fraksi Demokrat meminta agar Pemkot Balikpapan bisa memanfaatkan sebagian sarana tenis stadium untuk jadi ruang sekretariat. Misalnya organisasi di bawah KONI dan lainnya.

Kelima mengenai pendapatan asli daerah (PAD), fraksinya menyarankan agar dilakukan kajian ulang atas penetapan target pajak dan retribusi.

Dari hasil kajian potensi akan dilakukan penetapan target sesuai indikator potensi. “Realisasi nanti bisa dianalisa kenapa tidak bisa tercapai, lalu disampaikan ke DPRD Balikpapan,” tuturnya.

Halaman:

Editor: Wawan-Wawan Lastiawan

Tags

Rekomendasi

Terkini

Arus Mudik Laut di Samarinda Belum Meningkat

Jumat, 29 Maret 2024 | 20:00 WIB

Bendungan Marangkayu Sudah Lama Dinanti Warga

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:45 WIB
X