BALIKPAPAN – Dalam rapat paripurna terkait nota kesepahaman rancangan APBD 2020 yang berlangsung di DPRD Balikpapan.
Setiap fraksi mendapat waktu untuk menyampaikan pandangan umum. Fraksi Golkar diwakili oleh Suwarni menyoroti berbagai macam jawaban wali kota atas rancangan APBD 2020.
Hal yang utama seperti proses pelelangan yang berlangsung lambat, Agustus dan Oktober akhir. Ini mengisyaratkan ketidaksiapan Pemkot Balikpapan dalam perencanaan dan pelaksanaan belanja barang dan jasa.
Pastinya sangat merugikan Pemkot Balikpapan karena serapam anggaran berlangsung tidak baik. Kinerja Pemkot dipertanyakan. Hasil belanja barang dan jasa tidak cepat dirasakan.
“Proyek berjalan akhir tahun terkesan dipaksakan dan terburu-buru, kami khawatir karena pengerjaan yg buru-buru memiliki dampak kurang baik terhadap hasil akhir dari pelaksanaan proyek,” bebernya. Selain itu, proyek lelang akhir tahun juga berdampak pada penyedia jasa dalam hal ini pengusaha.
Sebab akhir tahun identik dengan bahan material yang mahal dan langka keberadaan. Jadi merugikan para pengusaha lokal. “Fraksi Golkar perhatian agar dilakukan evaluasi serius agar dalam APBD TA 2020 lelang proyek bisa dilakukan dari Januari sesuai arahan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu,” tuturnya.
Selanjutnya fraksi Golkar mengingatkan Pemkot Balikpapan untuk memprioritaskan kebijakan yang pro rakyat. Misalnya pembangunan infrastruktur, sarana prasarana pendidikan, optimal dalam pelayanan kesehatan, khususnya warga tidak mampu. Meningkatkan pelayanan air bersih dan pasokan listrik.
“Fraksi kami mengharapkan Pemkot Balikpapan bisa terus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” sebutnya.
Baik dari retribusi dan hasil kekayaan daerah dan pendapatan lain untuk semakin menunjang pembangunan yang ada di Kota Beriman. Secara umum fraksi sepakat dan menerima rancangan APBD 2020 untuk ditetapkan sebagai perda. (din/pro/one)
