BALIKPAPAN - Meski akhir pekan, tak menghentikan niat anggota DPRD Balikpapan untuk menggelar reses masa persidangan III.
Seperti yang dilakukan anggota komisi IV DPRD Balikpapan Budiono yang menyerap aspirasi masyarakat pada Sabtu (23/11). Berlokasi di Jalan Jumpi Balikpapan Barat, puluhan masyarakat berkumpul untuk menyampaikan keluhan dan saran.
Ada beragam keluhan yang disampaikan warga Kelurahan Baru Ulu. Misalnya kebutuhan air PDAM yang belum bisa mengalir di sana, ketersediaan lapangan kerja, status pembebasan lahan PT, hingga saran dari masyarakat yang menginginkan agar siswa SD ikut libur pada Sabtu, hingga keinginan pembangunan SMK di Barat.
Menurut Budiono, hal yang urgensi yakni masalah PDAM. Saat ini terdapat sumur dalam, namun tekanan dan air baku belum cukup untuk bisa memenuhi aliran air ke rumah warga.
Kemudian masalah penting lainnya, status tanah Inhutani yang sampai sekarang masih dalam proses pembebasan lahan.
Hingga kini proses pembebasan lahan masih terus dikawal oleh lurah Baru Ulu dan anggota komisi III DPRD Balikpapan. "Tanah Inhutani ini ditempati warga puluhan tahun, lebih dari dua generasi, selama ini hanya menempati dan bayar pajak bangunan," katanya.
Sehingga warga berharap agar Inhutani bisa segera melepas lahan itu. Dia juga ikut mengawal saran pembangunan untuk infrastruktur seperti drainase dan jalan.
Termasuk soal penggunaan lapangan di Jalan Jumpi tersebut. Rencananya lahan itu akan digunakan sebagai relokasi dari Rumah Sakit Sayang Ibu.
Sementara soal pendidikan, Budiono memaklumi bahwa masyarakat di sana menginginkan ada pembangunan SMK. Sebab memang saat ini belum ada SMK yang berlokasi di Balikpapan Barat.
Dia menuturkan akan berupaya menyampaikan keinginan warga kepada Pemkot Balikpapan. Kemudian meneruskan saran itu ke Pemprov Kaltim.
Sebab kewenangan yang mengatur pendidikan jenjang SMA/SMK berada di tangan Pemprov Kaltim.
"Ada wacana agar pembangunan SMK 7 di area bekas Puskib. Meski progres kewajiban kota hanya pembebasan lahan. Tapi kewenangan pembangunan SMA/SMK di Pemprov Kaltim, kita hanya bisa mendorong," bebernya.
Sedangkan saran warga untuk siswa SD ikut libur saat Sabtu, dia juga berjanji akan menyampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. "Kita akan sampaikan untuk nanti dicek bisa atau tidak sesuai peraturan menteri," pungkasnya. (din/pro/one)
