BALIKPAPAN – Agenda reses masa sidang III DPRD Balikpapan dilakukan di seluruh wilayah Kota Minyak. Termasuk Balikpapan Tengah yang menjadi area pemilihan bagi anggota DPRD Balikpapan Wiranata Oey. Reses berlangsung di Kantor Kelurahan Sumber Rejo.
Dalam agenda reses ini, masyarakat Balikpapan Tengah menyampaikan keluhan dan saran dari kondisi yang terjadi di pemukiman tersebu.
Ketua Fraksi PDIP itu nembeberkan keluhan warga di antaranya infrastruktur, penanggulangan banjir, hingga yang cukup keras soal PDAM.
Masyarakat mengatakan sudah bosan menyampaikan kebutuhan layanan air bersih yang belum tertangani PDAM. "Kita juga malu setiap kali reses yang disampaikan sama. Kenginan mereka masih belum terealisasi," katanya.
Pihaknya akan mendorong PDAM agar bisa bersinergi dengan DPRD Balikpapan. Bagaimana pun kebutuhan air baku harus dicari segera solusinya. Apalagi ini untuk hajat hidup orang banyak.
"Jangan lagi alasan tekanan air tidak ada, pipa induk tidak ada. Kalau hanya mengeluh saja tapi tidak ada usaha perbaikan, kapan terlaksananya," sebutnya. Wiranata menuturkan, PDAM selalu mengatakan tidak air karena air baku kurang.
Kemudian tidak semua rumah di Balikpapan Tengah bisa teraliri air PDAM. Alasannya karena tekanan air tidak bisa hingga rumah yang berada di ketinggian. Mengingat sebagian besar rumah di Balikpapan Tengah berada di perbukitan.
"PDAM kan badan usaha milik daerah yang sehat punya profit. Kalau banyak yang pasang (sambungan baru) berarti bertambah profit," ucapnya. Selain menyoroti masalah PDAM, masyarakat juga menyampaikan kekurangan fasilitas pendidikan di Balikpapan Tengah.
Kabarnya manti ada rombel yang ditambah sebagai salah satu cara mengatasi keluhan masyarakat. Serta masalah soal tumpang tindih lahan yang juga masih marak di sana.
Dia pun sudah menyampaikan kepada komisi I yang membidangi masalah pertanahan tersebut.
"Kami minta sampaikan ke camat untuk terus waspada, jangan sudah ada tanah yang punya sertifikat, tapi masih ada segel lagi yang diajukan untuk IMTN," bebernya. Dia berharap Pemkot Balikpapan harus berhati-hati dalam kepengurusan tanah tersebut.
Takut membuat masalah semakin berkecamuk di masyarakat. "Setiap ada persengketan lahan, kita coba fasilitasi. Kalau tidak ada titik temu harus serahkan ke pengadilan," tutupnya. (din/pro/one)
