BALIKPAPAN - Maraknya keluhan masyarakat soal kebutuhan air bersih yang belum terpenuhi, DPRD mendorong PDAM Balikpapan untuk membeberkan penggunaan anggaran dan penyertaan modal secara terbuka dan transparan.
DPRD ingin mengetahui apa saja langkah yang telah dilakukan PDAM guna memenuhi kebutuhan air bersih warga Kota Minyak.
Terutama karena masalah daftar tunggu sambungan baru yang terus menumpuk. Belum lagi krisis air yang sempat dialami beberapa waktu lalu membuat sebagian wilayah Balikpapan harus merasakan mati air. PDAM Balikpapan sendiri sempat mengatakan tak bisa terbuka secara detil rincian penggunaan modal dan profit.
Anggota Komisi III DPRD Balikpapan Taufik Qul Rahman menyayangkan jika PDAM tidak bisa terbuka. Menurutnya PDAM tak bisa menggunakan anggaran semena-mena tanpa pertanggungjawaban kepada publik secara transparan.
Pihaknya akan terus mengawal agar PDAM Balikpapan bisa membeberkan besaran profit, penyertaan modal, hingga biaya operasional.
Bahkan dia mengaku telah memiliki sejumlah bukti investigasi. Data ini akan diserahkan kepada komisi II yang mitra kerja dan membidangi masalah berkaitan PDAM. "Kami akan segera sidak bersama Komisi II memastikan bukti ini benar. Ini kepentingan rakyat, warga," ucapnya.
Dia berpendapat, PDAM Balikpapan tidak sepatutnya meminta bantuan Pemkot Balikpapan. Mengingat mereka juga tidak bisa transparan. Dia menjelaskan PDAM mengajukan anggaran sebesar Rp 3 miliar sebagai penyertaan modal.
Meski dalam kegiatannya, PDAM bertanggung jawab kepada wali kota. "Namun DPRD Balikpapan juga berhak melakukan audit secara internal dan eksternal," katanya. Dia sebagai anggota DPRD ikut melaksanakan fungsi pengawasan dan mengesahkan anggaran itu.
Jika PDAM terus mengelak dan tidak transparan, maka tidak salah jika pihaknya bisa saja menggunakan hak angket untuk memanggil PDAM Balikpapan. "Bahkan kita bisa audit eksternal dari aparat hukum. Saya siap mendukung dan siap perang jika itu terjadi (tidak transparan)," pungkasnya. (din/pro/one)
