BALIKPAPAN – Rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan atas rancangan APBD 2020 telah terlewati.
Perwakilan fraksi menyampaikan hasil tanggapan. Berikut hasil evaluasi fraksi Partai Golkar sebagai bentuk saran kepada rancangan APBD 2020.
Anggota fraksi Partai Golkar Fadillah menyampaikan delapan poin. Pertama meminta organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun RKA secara detil dan rinci.
Kemudian dalam perencanaan RKA agar disesuaikan dengan kemampuan anggaran mengacu skala prioritas. Kedua, fraksi Golkar mengapresiasi sistem perencanaan pembangunan yang berbasis web atau e-planning.
Sebab sudah sesuai dengan penjabaran amanat UU nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Permendagri Nomor 86/2017.
“Itu bentuk komitmen dan upaya Pemkot Balikpapan dalam menigkatkan kualitas perencanaan pembangunan agar lebih transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan berkesinambungan. Sehingga pembangunan dapat terencana dengan baik,” sebutnya.
Ketiga, TA 2020 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD 2016-2021. Pemkot Balikpapan di minta tetap fokus untuk terus menigkatan dalam pelayanan masyarakat di bidang kesehatan dan pendidikan.
“Kami tidak bosan mengingatkan Pemkot Balikpapan agar dapat mengatasi permasalahan di bidang pendidikan yaitu tidak berbanding lurusnya penyediaan sarana prasarana baik SD, SMP, SMA, SMK,” bebernya.
Keempat. Fraksi Golkar berharap Pemkot Balikpapan dapat meningkatkan fasilitas kesehatan khususnya puskemas-puskesmas yang ada dan mempermudah akses pelayanan kesehatan untuk masyarakat di daerah pelosok yang susah terjangkau.
“Kami berharap pemkot dapat segera membangun rumah sakit di balikpapan timur yang butuh rumah sakit terdekat karena sekarang jaraknya cukup jauh untuk dapat layanan,” imbuhnya.
Kelima soal hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan penerimaan yang dipisahkan dari bagian laba atas penyertaan modal pada Bank BPD dan PDAM Balikpapan direncanakan Rp 26,62 miliar pada TA 2020.
Serta penerimaan dana hibah dari pemerintah pusat ke pemerintahkL kota yang diteruskan sebagai penyertaan modal terhadap PDAM sebesar Rp 3 miliar.
Fraksinya berharap dana itu bisa digunakan untuk peningkatan fasilitas air bersih. Mengingat masih ada wilayah di kota yang belum menikmati fasilitas air bersih dari PDAM secara merata.
Pihaknya meminta PDAM agar lebih profesional dan transparan dalam pengelolaan manajemen kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan hibah dari pusat.
