BALIKPAPAN – Dalam rapat paripurna agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap nota penjelasan atas rancangan APBD 2020. Sejumlah perwakilan fraksi menyampaikan langsung dihadapan hadirin rapat paripurna. Tidak terkecuali fraksi PDIP include PKB.
Ketua Fraksi PDIP include PKB Wiranata Oey menyebutkan, fraksinya berpandangan bahwa dalam penyusunan APBD perlu memperhatikan pemerataan yang berkeadilan.
“Misalnya Pemkot Balikpapan harus lebih serius dalam penanganan banjir. Kemudian meningkatkan pemenuhan sarana prasarana di bidang pendidikan,” ucapnya.
Selanjutnya penambahan rumah sakit di wilayah Balikpapan Barat dan Balikpapan Timur. Serta revitalisasi pasar yang harus segera dilakukan baik Pasar Klandasan, Pasar Pandansari, dan Pasar Sepinggan.
Tidak hanya menyoroti kinerja pemerintah daerah. Bahkan yang lebih tajam dalam kesempatan itu, fraksi PDIP include PKB meminta agar PDAM lebih profesional dan transparan kepada publik.
Dia berpendapat, seharusnya PDAM mengetahui berapa profit dan biaya operasional setiap bulan. Hal yang penting, PDAM bisa menyelesaikan tumpukan daftar tunggu setiap tahun.
“Fraksi kami meminta kepada wali kota untuk segera mengevaluasi kinerja PDAM secara menyeluruh sesuai undang-undang yang berlaku,” tegasnya.
Pihaknya mengusulkan agar Pemkot Balikpapan melakukan audit kinerja, audit internal, dan bentuk pansus untuk PDAM. Alasannya banyak keluhan dan laporan dari masyarakat yang belum mendapat layanan air bersih.
Masalah pembangunan Stadion Batakan juga tidak ketinggalan menjadi perhatian.
Menurutnya pembangunan stadion yang menelan dana anggaran Rp 1,2 triliun menjadi paling besar dan termahal di Indonesia.
Fraksi PDIP include PKB meminta Pemkot Balikpapan segera menyelesaikan permasalahan lahan yang belum bebas sampai sekarang dari aspek hukum.
“Gedung Parkir Klandasan yang belum maksimal pemanfaatannya. Perlu dilakukan kreativitas dan inovasi pemerintah kota. Pengelolaan lebih profesional,” tuturnya. Pemkot Balikpapan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang penerimaan dana yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) 2020 yang belum masuk ke struktur APBD.
Dalam pengembangan bidang ekonomi kreatif dengan peran UMKM dan pariwisata, fraksi mendorong Pemkot bisa melindungi UMKM dari pengaruh kelompok ekonomi kapitalis.
Selanjutnya bidang pertanian peternakan perikanan perkebunan, fraksi berpadangan bahwa pemerintah daerah segera mengubah pola pertanian dan perkebunan yang benar dapat menguntungkan dan dirasakan langsung masyarakat.
