BALIKPAPAN – Selama tiga hari 4-6 November, DPRD Balikpapan bersama Pemkot Balikpapan melakukan rapat pembahasan APBD 2020.
Rapat ini diikuti oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) bersama Banggar DPRD. Pembahasan ini mengacu pada kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) yang sudah pernah dibahas sebelumnya.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan Thohari Aziz menuturkan, pembahasan KUA-PPAS sebelumnya telah dilakukan pada anggota dewan periode lalu. Kondisinya pada saat itu keuangan mengalami defisit. Hasilnya meminta TPAD agar setiap organisasi perangkat daerah (OPD) mengurangi pengajuan anggaran sebesar 2,5 persen pada KUA-PPAS. Dengan begitu defisit bisa tertutupi.
“Dalam rapat anggaran ini, kami akan melakukan pemeriksaan cek apa saja item yang dikurangi, cek satu per satu,” ujarnya. Apalagi tahapan pengajuan anggaan sudah dimulai dari musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota. Lalu pembahasan KUA-PPAS hingga rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).
Kemudian terakhir masuk dalam pembahasan antara TAPD dan Banggar DPRD Balikpapan. “Sebelumnya kegiatan yang diajukan dengan perkiraan keuangan yang tersedia tidak seimbang, maka dari itu perlu dikurangi. Besok kita akan cek agar sinkron,” imbuhnya.
Dia menyebutkan, meski ada pengurangan bukan berarti mengurangi subtansi yang wajib. Menurutnya Balikpapan harus pandai melakukan komunikasi kepada DPR RI dan kementerian agar mendapat tambahan anggaran. Baik dana alokasi umum (DAU) maupun dana alokasi khusus (DAK).
“Kalau hanya mengandalkan APBD kota tidak bisa, termasuk kecil. Apalagi daerah kita akan jadi ibu kota yang harus banyak menyiapkan infrastruktur,” ucapnya. Selama tiga hari nanti, DPRD Balikpapan akan mengejar proses sinkronisasi agar tidak telat dari batas waktu.
Mengingat sesuai dengan peraturan menteri, perda APBD sudah harus disahkan paling lambat akhir November. Setelah TAPD dan Banggar menyepakati bersama, rencana anggaran akan dikirim ke gubernur untuk proses evaluasi. “Biasanya satu minggu evaluasi dari gubernur. Kemudian setelah itu baru bisa ditetapkan jadi perda APBD 2020,” bebernya.
Dalam APBD 2020, ada beberapa poin pembangunan yang jadi fokus DPRD Balikpapan. Misalnya kondisi Jalan Mulawarman yang menjadi exit tol Balikpapan Samarinda.
Dengan kondisi yang ada sekarang, exit tol di Jalan Mulawarman bisa membuat kawasan tersebut macet jika tidak ada penambahan badan jalan atau alternatif lainnya.
“Harus jadi perhatian kita bersama. Saya akan minta kepada DPRD Provinsi dan DPR RI,” katanya.
Sedangkan perhatian lainnya terhadap bidang pendidikan yakni persoalan PPDB setiap tahun ajaran baru. Serta hal yang tak kalah penting adalah penanggulangan banjir, pihaknya akan fokus menuntaskan permasalahan ini pada 2020. (din/pro/one)
