BALIKPAPAN - Permasalahan Pasar Klandasan mencuat kembali. Beredar kabar rencana penutupan Pasar Klandasan akibat masalah ganti rugi lahan yang belum selesai.
Menanggapi ini, Wakil Ketua DPRD Balikpapan Thohari Aziz mengatakan, pihaknya sudah menerima surat pengajuan rapat dengar pendapat (RDP) dari ahli waris lahan Pasar Klandasan.
Dia sudah menyerahkan surat kepada komisi I dan komisi II, nantinya kedua komisi tersebut yang akan melakukan pertemuan itu. Thohari menjelaskan, komisi I akan meninjau dari sisi hukum dan pemerintahan. Sementara komisi II dari sisi perdagangan. "Kita akan lihat dan dengar dulu persoalannya apa sekarang," sebutnya.
DPRD masih harus mempelajari masalah apa yang mulai mencuat lagi. Mengingat masalah pembebasan lahan Pasar Klandasan sudah cukup lama. Sementara Pemkot Balikpapan juga telah melakukan ganti rugi hingga tahap II. "Tinggal tahap III yang sudah statusnya konsinyasi, dana sudah berada di pengadilan," bebernya.
Politisi asal PDIP ini mengungkapkan, jika saat ini yang terjadi merupakan konflik antar ahli waris maka dia berharap sebaiknya bisa diselesaikan secara internal keluarga terlebih dahulu. Sebab baik dari pemerintah maupun DPRD Balikpapan sudah menganggarkan dana untuk pembebasan lahan tersebut.
Dia berharap hal ini jadi perhatian karena keberadaan pasar terkait kepentingan umum, di mana banyak orang memanfaatkan Pasar Klandasan.
"Masyarakat bergantung ke sana belanja sandang pangan. Begitu juga pedagang cari nafkah, mereka punya keluarga yang harus dipikirkan," tuturnya.
Pihaknya akan mengawal permasalahan ini agar ada solusi. Salah satunya dengan segera melakukan RDP dalam waktu dekat. "Kami sudah terima surat, ada permintaan RDP dari ahli waris dengan anggota dewan," tutupnya. (din/pro/one)
