BALIKPAPAN - Komisi IV DPRD Balikpapan berencana merumuskan perda tentang kearsipan. Hal ini dia didapat setelah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip. Anggota Komisi IV Budiono mendukung kehadiran perda kearsipan dengan memasukkan rencana ini dalam prolegda 2020.
"Butuh standarisasi kearsipan yang diatur dalam perda. Semua dinas terkait memasukan datanya ke arsip itu," katanya. Sehingga pihaknya merasa perda ini penting. Apalagi Balikpapan termasuk satu dari 500 kabupaten/kota yang belum punya perda tentang kearsipan.
Nantinya dalam perda mengatur setiap dinas memiliki kearsipan digital yang terintegrasi ke Dinas Perpustakaan dan Arsip. Berbeda dengan sekarang, arsip masih disimpan masing-masing organisasi perangkat daerah. "Ini jadi urusan wajib karena menyangkut kearsipan kota sangat penting, kita belum punya yang terstruktur," imbuhnya.
Dia menjelaskan, Dinas Perpustakaan dan Arsip sudah melakukan persiapan dalam merancang perda. Misalnya melakukan penyusunan kajian hingga konsultasi ke Kementerian Hukum dan HAM. Dia berharap perda kearsipan ini bisa jadi prioritas.
"Nanti langsung pembahasan, kami akan sinkronisasi ke Bapemperda yang menjadi tugas mereka dalam mengurus perda," imbuhnya. Tentu termasuk melakukan naskah akademis dan focus group discussion (FGD).
Budiono membeberkan, Komisi IV berencana mengusulkan tiga perda. Satu di antaranya yang sudah pasti tentang kearsipan Balikpapan. Sementara dua perda lagi masih dalam perumusan.
Dia mengapresiasi perpusatakaan yang sudah mengikuti era digitalisasi. Di sana sudah ditunjang dengan perangkat itu. "Ada fasilitas WiFi, pengunjung yang datang ke perpustakaan tinggal klik dan mencari bahan literasi dengan mudah," tutupnya. (din/pro/one)
