BALIKPAPAN - Komisi II DPRD Balikpapan telah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD).
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak saling bertukar informasi dan sharing terutama soal pencapaian pajak daerah. Mengingat waktu yang tersisa tinggal dua bulan sebelum akhir tahun.
Anggota Komisi II DPRD Balikpapan Syukri Wahid menuturkan, sejauh ini laporan BPPDRD menyebutkan target pajak daerah 2019 telah tercapai 93,35 persen atau setara dengan Rp 468 miliar. Di mana angka keseluruhan pajak daerah sebesar Rp 501 miliar.
Berdasarkan data BPPDRD, ada dua kategori pajak yang telah terlampaui 100 persen yakni pajak minerba dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
Sementara yang paling rendah capaian saat ini justru retribusi daerah yang terpisah dan tidak masuk dalam bagian dengan pajak daerah.
Ada pun angka retribusi daerah yang baru tercapai sebesar Rp 69 miliar baru tercapai 63 persen. "Kalau total pendapatan yang dimaksud bagi hasil nanti masih ada perhitungan. Terbagi dari komponen pajak, retribusi, kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan yang disahkan," bebernya.
Total nilai bagi hasil ini mencapai Rp 688 miliar. Namun yang baru tercapai sekitar 75 persen. Meski 2019 hanya menyisakan waktu dua bulan terakhir, Syukri mengaku optimistis angka tersebut bisa tercapai. Begitu pula dengan BPPDRD.
Apalagi dalam rapat, pihaknya telah mendengar upaya BPPDRD yang sudah melakukan beberapa komponen untuk mendongkrak capaian. "Lebih banyak ke intensifikasi dan ekstensifikasi. Terutama pada pajak-pajak yang jadi idola mereka bisa menargetkan capaian lebih pada November," bebernya.
Contoh kategori pajak yang masuk idola atau unggul seperti penerangan jalan. "Capaian paling tertinggi sebesar Rp 119 miliar. Saat ini sudah tercapai Rp 101 miliar. Secara umum kami optimistis target tercapai," tutupnya. (din/pro/one)
