BALIKPAPAN – Resmi mendapat pembagian tugas dan posisi dalam komisi, anggota DPRD Balikpapan mulai bekerja. Setiap komisi melakukan rapat untuk menyusun rencana kerja hingga akhir tahun.
Senin (21/10), setiap ruang komisi terisi penuh wakil rakyat yang mulai menyusun rencana kerja tersebut. Sekaligus menjadi rapat hari pertama untuk komisi.
Tak hanya anggota komisi, rapat internal ini juga dipimpin oleh koordinator komisi masing-masing yang merupakan jajaran pimpinan DPRD Balikpapan. Di antaranya koordinator komisi I Sabaruddin, koordinator komisi II Thohari Aziz, koordinator komisi III Abdulloh, dan koordinator komisi IV Subari.
Koordinator komisi II Thohari Aziz menuturkan, rapat yang berlangsung sedari pagi tadi merupakan rapat kerja yang disiapkan komisi. Sebelum nantinya dibawa ke dalam rapat gabungan. Di mana setiap komisi akan melaporkan rencana kerjanya. “Komisi menguatkan dan menyusun program kerja dengan mitra kerja masing-masing dulu,” sebutnya.
Ada pun komisi II yakni bidang perekonomian dan pariwisata. Pihaknya telah membahas kegiatan internal hingga eksternal. Artinya untuk internal, setiap anggota komisi sudah saling memahami tugas pokok dan fungsi. Termasuk mengetahui siapa mitra kerja dari organisasi perangkat daerah (OPD) mana saja yang berhubungan dengan komisi II.
Sementara untuk eksternal, komisi II berencana melakukan agenda rapat dengar pendapat (RDP) dengan mitra kerja. Misalnya dengan Dinas Perdagangan dan Dinas Pendapatan. Terutama isu yang dikawal untuk perdagangan mulai dari keberadaan pasar hingga pedagang kaki lima (PKL).
“Kami dengar semua keluhan tentang PKL dan pasar yang semeraut. Nanti RDP ini mengetahui jelas apa persoalannya dan kenapa sampai sekarang tidak ada titik terang,” bebernya. Setelah melakukan RDP, anggota DPRD akan turun ke lapangan untuk kroscek alias sidak.
Mereka akan bertanya kondisi langsung yang dialami pedagang dan tokoh pasar. Lalu evaluasi sesuai dengan hasil laporan dinas dan masyarakat dari sidak tersebut. Sehingga mereka bisa mendapat solusi terbaik. “Hampir semua pasar akan kami cek, tapi perlu RDP dulu sekitar dua hari, baru bisa sidak,” ucapnya.
Hal yang tak kalah menarik adalah keberadaan pom mini yang beberapa waktu lalu sempat mencuri perhatian. Pihaknya akan melihat bagaimana keberadaan pom mini soal penertiban dan solusinya. Apalagi mereka termasuk masyarakat yang menggerakan ekonomi kecil.
“Apa memang sudah ada regulasinya, bukan membiarkan tapi kita pikirkan keselamatan dan keamanan lingkungan,” sebutnya. Sehingga pemerintah tidak hanya memberikan ruang untuk bebas membuka usaha, namun tetap perlu aturan untuk menjaga aspek keselamatan dan lingkungan di sekitar usaha tersebut. (din/pro/one)
