BALIKPAPAN- Demo mahasiswa gabungan beberapa kampus yang mengatasnamakan aliansi penyelamat demokrasi (APD) Balikpapan berlangsung sejak pagi hingga siang, Senin (23/9).
Ratusan mahasiswa ini memadati halaman Gedung DPRD Balikpapan Jalan Jenderal Sudirman. Dalam orasinya, mahasiswa menolak rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana (RUU KUHP) dan revisi UU KPK.
Mahasiswa menuntut agar DPRD Balikpapan bisa menyampaikan aspirasi mereka tersebut. Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh menerima perwakilan mahasiswa untuk berdiskusi.
Sekaligus bertemu langsung dengan ratusan pengunjuk rasa tersebut. Dia setuju dengan aspirasi dan siap mendukung tuntutan yang disuarakan mahasiswa.
“Aksi ini atas nama lembaga dan rakyat Balikpapan, kehadiran mereka bersama-sama kita suarakan ke DPR RI,” katanya.
Khususnya untuk RUU KHUP yang dianggap semakin memangkas hak-hak rakyat yang kurang mampu. Menurutnya, ada pasal karet yang menjerat banyak rakyat.
“Klasifikasi menengah kebawa dikebiri hak-haknya,” ucapnya. Pihaknya berkomitmen bersama mahasiswa akan memperjuangkan itu hingga terdengar. Mendukung suara mahasiswa, bentuk tuntutan dan aspirasi akan disampaikan ke pemerintah pusat. Dia berharap tidak ada pengebirian lagi untuk rakyat Indonesia.
“Kalau menghapus poin dalam pasal itu kewenangan dari pembuat undang-undang. Tapi minimal kita bisa beri masukan agar pasal tidak menjerat akar rumput,” bebernya. Begitu pula untuk revisi UU KPK, pihaknya di daerah akan mendukung segala kebijakan yang pro rakyat.
“Setelah pelantikan pimpinan definitif akan kami kaji bersama anggota DPRD, lalu diteruskan ke DPR RI,” tutupnya. Aksi ini dikawal ketat oleh aparat kepolisian. Demo berakhir sekitar pukul 12.30 Wita, setelah pertemuan antara perwakilan demonstran dengan jajaran anggota DPRD Balikpapan. (din/pro/one)
