BALIKPAPAN- Konsultasi Regional Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Wilayah Kalimantan digelar di Hotel Novotel Balikpapan, Selasa (20/8) pagi. Hadir dalam acara ini seluruh gubernur di Kalimantan.
Ada 15 Major Projects 2020-2024 di Pulau Kalimantan yang strategis dan berdaya ungkit untuk mencapai target prioritas dibahas dalam kegiatan ini.
Beberapa highlight prioritas Kalimantan yakni pembangunan Jalan Lintas Tengah dan Paralel Perbatasan Kalimantan, pembangunan Pelabuhan Hub Kijing/Pontianak yang merupakan bagian dari tujuh pelabuhan hub Integrated Port Network, pemindahan Ibu Kota Negara, pengembangan wilayah metropolitan Banjarmasin.
Kemudian, Pusat Kawasan Strategis Nasional Paloh Aruk dan PKSN Nunukan, pembangunan waduk multiguna, pengembangan Bandara Baru Singkawang untuk mendukung pariwisata yang merupakan bagian dari 25 bandara baru periode 2020-2024.
Termasuk pengembangan Tol Balikpapan–Samarinda–Bontang untuk mendukung Kawasan Industri dan konektivitas antar kota, pengembangan kereta api regional Kalimantan untuk mendukung Ibu Kota Negara (IKN) dan angkutan barang, pengembangan PLTA Kayan untuk mendukung Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning.
"Serta pembangunan Bendungan Tapin dan Riam Kiwa sebagai pengendali banjir, penyediaan air baku, dan pembangkit listrik,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Menteri Bambang mengatakan, pembangunan wilayah Kalimantan akan diarahkan kepada percepatan pertumbuhan, diversifikasi ekonomi, dan pelestarian alam yang dapat dicapai dengan sepuluh strategi utama.
Ada sepuluh poin utama. Pertama, mempertahankan peran lumbung energi nasional. Kedua, mengembangkan industri pengolahan (hilirisasi) SDA perkebunan dan hasil tambang. Ketiga, menguatkan peran kawasan perdesaan prioritas nasional agar menjamin basis produksi untuk hilirisasi industri. Keempat, menguatkan penguatan kawasan transmigrasi mandiri.
Kelima, menjaga kawasan perbatasan untuk menjamin kedaulatan NKRI. Keenam, menjaga kawasan pelestarian lingkungan dan ekologis. Ketujuh, menjamin pemenuhan konektivitas, infrastruktur pelayanan dasar pada kawasan dan kota-kota baru. Kedelapan, meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah untuk mempercepat penerapan SPM, meningkatkan kerja sama antara daerah dan meningkatkan PAD.
Kesembilan, pengarusutamaan pengurangan risiko bencana melalui integrasi kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana serta penguatan sistem mitigasi bencana. Kesepuluh, pemindahan IKN sebagai pusat pertumbuhan nasional.
Menurut Bambang, ekonomi Kalimantan harus sebagai satu kesatuan wilayah perekonomian dan bertumpu pada industrialisasi yang berbasis hilirisasi SDA.
Hal ini agar ekonomi Kalimantan bisa berjalan sebagai suatu keekonomian, maka butuh infrastruktur yang tepat sasaran. Kenapa dibangun PLTA skala besar di Sungai Kayang Mentarang, bukan supaya listriknya aman, tetapi, lanjut Bambang, yang lebih penting untuk menggerakkan ekonomi Kalimantan Utara, karna Kawasan Industri di Kalimantan Utara tidak bisa menampung industri aluminium kalau tidak ada PLTA skala besar.
Untuk itu, Kalimantan perlu investasi hilirisasi SDA. Lima tahun ke depan, pilihan untuk maju adalah investasi, tidak bisa mengandalkan konsumsi atau pun ekspor. Apalagi, Kalimantan ini kebanyakan ekspor SDA dan harga secara global juga tidak bagus. Ke depan, akan lebih banyak dibutuhkan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus.
"Kalau komoditas berasal dari Kalimantan dan punya peluang untuk hilirisasi, maka lakukan penciptaan nilai tambah di Kalimantan, jangan sampai Kalimantan menjadi produsen barang mentah. Perekonomian tidak bisa moody, kita butuh stabilitas yang hanya bisa melalui penciptaan nilai tambah melalui hilirisasi SDA. Kalau Tanah Kuning diusulkan menjadi pabrik skala besar aluminium, maka listrik, jalan, fasilitas Kawasan Industri harus tersedia,” jelas Bambang.
