Balikpapan - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan jika lokasi Bukit Soeharto dipastikan bukanlah lokasi Ibu Kota Negara yang baru.
Hal ini disampaikan olehnya usai membuka kegiatan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2020-2024 di Hotel Novotel Balikpapan, Selasa (20/8) pagi.
Bambang mengatakan, kawasan Bukit Soeharto tidak cocok bila dijadikan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. Kawasan tersebut masuk dalam hutan lindung. Bambang menuturkan, pemerintah pusat sudah komitmen tidak akan mengganggu fungsi hutan lindung.
"Bukit Soeharto itu hutan lindung, jadi hutan lindung tentunya komitmen kami terhadap semua pihak tidak akan dalam membangun Pemerintah baru, tidak akan mengurangi hutan lindung yang kita miliki," katanya.
Bambang juga menambahkan, Bukit Soeharto saat ini juga merupakan salah satu paru-paru dunia. Karena telah banyak hutan yang gundul. "Bagaimanapun Kalimantan adalah paru-paru dunia," katanya.
Bambang Brodjonegoro menegaskan, terkait tidak memanfaatkan hutan lindung sebagai lokasi baru IKN, tentunya semua pemangku kepentingan sangat setuju terhadap pendapat ini. Bahkan menurutnya, jika diperlukan hutan lindung tersebut bisa terus dijaga bahkan di revitalisasi.
"Semua pihak tentunya setuju jika kita tidak mengganggu hutan lindung. Jadi hutan lindung tetap kita jaga, kalo perlu Bukit Soeharto kita kembalikan, kita revitalisasikan lagi kepada kondisi awalnya,"
Saat disinggung mengenai lokasi IKN, Bambang menyatakan jika pemindahan IKN bukanlah suatu kompetisi bagi setiap daerah di Kalimantan.
Bahkan empat Gubernur Kalimantan yang hadir pada kegiatan RPJMN ini menyatakan bentuk dukungannya kepada wilayah mana saja asalkan masih di Kalimantan.
"Para gubernur mendukung dimana saja lokasinya, asal di Kalimantan," ujarnya. (pro/one)
