BALIKPAPAN - Persoalan BPJS Kesehatan seakan tidak pernah usai dimasyarakat, DPRD Kota Balikpapan khususnya Fraksi Demokrat menyarankan kepada Pemerintah Kota Balikpapan, agar iuran peserta BPJS kesehatan khusus kelas III ditanggung pemerintah.
Hal ini, sebagaimana disampaikan juru bicara fraksi Demokrat Mieke Henny saat rapat paripurna penyampaian pandangan umum Fraksi-fraksi,Senin lalu.
”Kami sangat bergembira bahwa Pemerintah Kota akan melakukan beberapa langkah dan solusi untuk membantu warga yang tidak mampu membayar peserta BPJS Mandiri khususnya kelas 3 dapat ditanggung oleh APBD Balikpapan ” ujarnya.
Menurutnya hal itu sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara ( PPU ). Bahkan bukan hanya iuran BPJS yang ditanggung akan tetapi perlengkapan masuk sekolah tahun ajaran baru seperti baju seragam dan buku pun ditanggung pemerintah kabupaten PPU.
“Coba kita tiru Kabupaten PPU yang membebaskan warganya untuk peserta BPJS kelas 3 serta biaya ( perlengkapan ) masuk sekolah baru yang sudah dilaksanakan tahun 2019,” ujar Mieke.
Ia melanjutkan, fraksinya juga mengusulkan Gedung Parkir ( GPK ) Klandasan untuk dijadikan sarana olahraga seperti Bowling.
“Masalah ruang serbaguna atau GPK sebaiknya dijadikan arena olahraga khususnya Bowling yang sudah kami usulkan sampai dengan hari ini belum ada kelanjutannya,” tambahnya.
Padahal menurutnya, Bowling ini banyak juga peminatnya di Balikpapan. dan ini salah satu untuk menarik warga mendatangi Gedung Parkir Klandasan.
Maka bila multifungsi Gedung Parkir Klandasan terlaksana maka PAD juga akan bertambah.(adv/s/pro/one)
