BALIKPAPAN - Tujuh Fraksi DPRD Balikpapan sepakat menyetujui nota penjelasan laporan pelaksanaan APBD 2018 kota Balikpapan.
Persetujuan tersebut disampaikan melalui rapat Paripurna DPRD Balikpapan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi mengenai Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD 2018, Senin (15/7) dan ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan bersama DPRD dengan Pemkot.
Mewakili walikota, Wakil walikota Balikpapan Rahmad Mas’ud menyatakan komitmen dan memperhatikan rekomendasi BPK serta saran dari fraksi melalui pandangan umum dan pandangan akhir ini atas raperda laporan pelaksanaan pertanggunjawaban APBD 2018.
“Setelah ditandatangani berita acara persetujuan bersama pimpinan DPRD dan pemerintah kota Balikpapan hari ini penyampaian laporan pelaksanaan pertanggungjawaban APBD 2018 berserta dokumen lain diserahkan kepada gubernur untuk dievaluasi,” kata Rahmad Mas’ud.
Hasil evaluasi gubernur nantinya dijadikan dasar penetapan perda tentang laporan pelaksanaan pertanggungjawaban APBD 2018 dan selanjutnya ini dijadikan dasar untuk penetapan APBD perubahan 2019.
Dalam penyampaikan pandangan akhir fraksi, sikap persetujuan fraksi disampaikan dengan sejumlah saran dan masukan agar kedepan pelaksanaan APBD lebih maksimal dan efektif.
Mewakili Fraksi Golkar include PBB, Andi Arif Agung menyampaikan sejumlah saran kepada pemerintah atas pelaksanaan APBD 2018.
“Setelah menelaah dan evaluasi jawaban walikota atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota penjelasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018, perkenan kami fraksi Golkar include PBB menyampaikan beberapa saran dan masukan,” ujar Andi Arif Agung.
Saran diantaranya agar OPD dapat meningkatkan pengendalian, pengawasan inventarisasi dalam pengelelolaan persedian barang milik daerah dan menjalankan pengawasan internal pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Dan juga dalam menjalankan rencana kegiatan RKA harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan waktu sehingga realisasi pembangunan yang bersumber dari musrenbang, reses dan aspirasi masyarakat sehingga dapat tercapai maksimal,” tuturnya.
Terkait PAD pihaknya mengapresiasi langkah-langkah pemkot terus meningkatkan perolehan PAD khusus retribusi daerah yang tidak capai target 2018.
“Kami berharap pemkot melalui OPD terkait maksimalkan potenai PAD dan meningkatkan fungsi pengawasan pajak. Sarankan juga pemkot manfaatkan dan membangun pelabuhan Somber untuk digunakan bagi peningkatan PAD kota,” ujarnya.
Selain itu persoalan yang menjadi sorotan fraksi Golkar yakni daya tampung sekolah dan proses seleksi PPDB online. Persoalan banjir khususnya wilayah aliran sungai Ampal terutama pembebasan lahan juga menjadi perhatian fraksi Golkar.
“Kami juga mengapreasiasi upaya-upaya pemkot dalam mengatasi banjir khususnya di Beller dan MT Haryono meski anggaran terbatas. Masalah pembebasan lahan khususnya dialiran sungai Ampal dapat berjalan baik dan lancar sehingga persoalan banjir dapat teratasi,” tandasnya.
