BALIKPAPAN - DPRD Balikpapan merespons baik rencana usulan honor Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPK - PPS) disetarakan Upah Minimum Regional (UMR) serta diberi asuransi.
Dimana UMR Kaltim pada tahun ini mencapai Rp2,7 juta. Meski merespons baik, Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh kembali mengingatkan agar usulan kenaikan honor PPK - PPS harus tetap mengacu pada peraturan. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD.
"intinya kami mendukung, tapi harus mengikuti peraturan yang berlaku. Selama sesuai dengan peraturan, ya bisa dianggarkan," kata Abdulloh, (15/7).
Politikus Partai Golkar ini juga menekankan agar rencana untuk menaikan honor petugas penyelenggara pemilihan umum tetap melihat kemampuan keuagan daerah. Terlebih lagi pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Balikpapan bakal dibebankan ke APBD 2020.
"Yang terpenting ada uangnya. Jadi ketika dinaikkan, tidak terlalu membebani anggaran daerah dan kinerja petugas juga harus lebih maksimal," ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi menyebut usulan itu perlu dikonsultasikan ke Kemendagri sehingga belum bisa dipastikan apakah bakal disetujui.
"Karena kan nanti anggarannya ada yang dimasukan ke APBD perubahan tahun ini, ada juga yang di APBD 2020. Tapi tetap harus melihat petunjuk dari Permendagri karena harus seragam seluruh Indonesia," kata Rizal.
Meski begitu, usulan yang dilontarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bapikpapan masih memungkinkan selama sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sehingga bakal masuk dalam APBD 2020.
"Kalau di anggaran perubahan kan hanya untuk tahap awal kegiatan KPU. Jadi ya dkmasukan ke APBD murni 2020. Tapi kita lihat dulu peraturan dan kekuatan anggaran," tandasnya.(adv/pro/one)
