BALIKPAPAN – Fraksi Hanura DPRD Kota Balikpapan menilai, perlu ada penambahan sekolah baru khususnya sekolah negeri untuk mengatasi meningkatnya peserta didik baru setiap tahun. “Selama 5 tahun ini belum ada solusi yang maksimal untuk persoalan penerimaan peserta didik baru. pembangunan sekolah baru belum pernah terealisasi, hanya penambahan rombel saja,” ujar anggota Fraksi Hanura Gazali.
Dia mengungkapkan, setiap tahun ajaran baru saat PPDB, selalu saja bermasalah. sebagai wakil rakyat mereka pun selalu di kejar - kejar orangtua siswa yang menuntut anaknya bisa masuk sekolah negeri. “Selama saya disini hampir 5 tahun, PPDB selalu menjadi momok setiap tahunnya. kita tidak pernah diberikan ketenangan dalam pelayanan masyarakat, terkait dengan anak sekolah,” ujarnya.
karena kata anggota DPRD Dapil Balikpapan timur ini, tidak sebandingnya jumlah anak-anak didik mulai dari yang SD, SMP dan SMA. Apalagi sekarang kita terikat aturan SMA dan SMK yang di ambil alih provinsi.
Dia meminta agar Pemkot dengan Pemerintah Provinsi agar persoalan PPDB tidak selalu berulang setiap tahun. Karena Balikpapan selalu terkena dampak dari PPDB.
“Khusus di Balikpapan timur saja, SD hanya 3 Dimana terdapat 70 RT. SMP hanya 2, SMK dan SMA masing- masing 1 sekolah, coba bayangkan, Apalagi di wilayah timur ini masyarakat yang produktif,” keluhnya kepada wartawan.
Dia mengakui, untuk penambahan sekolah baru memang kesulitan dengan tenaga pengajar. Karena saat ini tenaga pengajar masih sangat minim, khususnya yang berstatus aparatul sipil negara (ASN)
“Memang kita sampai sekarang kesulitan tenaga pengajar. Tapi itulah Pemerintah Kota harus aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat agar bisa penambahan tenaga pengajar atau penambahan sekolah baru,” ujarnya.
Tahun lalu sebenarnya ada penambahan tenaga pengajar, hanya jumlahnya sangat minim. Sehingga harus terus dikomunikasikan untuk penambahan tenaga pengajar, sehingga bisa bangun sekolah baru.(pro/adv/one)
