BALIKPAPAN - Tujuh Fraksi DPRD Balikpapan Menanggapi Nota penjelasan pertanggung jawaban walikota tentang APBD 2018. Melalui rapat paripurna, Selasa (9/7), Dalam pandangan seluruh fraksi ada beberapa catatan yang perlu di evaluasi Pemkot Balikpapan. Diantaranya fraksi PKS yang menyoroti laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2018, yang ditetapkan sebesar Rp678,50 miliar, namun yang terealisasi hanya Rp646,86 miliar atau 95,34 persen. Artinya terjadi penurunan sebesar Rp31,64 miliar.
Menurut Sandy selaku pembaca pandangan fraksi PKS, adanya penurunan pendapatan Rp31,64 miliar akibat penurunan pajak daerah sebesar Rp16,65 miliar, pendapatan retribusi daerah Rp15,83 miliar dan penurunan dari pos pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan dari bagi hasil laba bersih BUMD antara Bank Kaltimtara serta PDAM sebesar Rp4,14 miliar lebih.
“Di satu sisi penerimaan lain-lain mengalami peningkatan sebesar Rp4,99 miliar. Ini mengindikasikan bahwa potensi PAD belum maksimal didalam pengelolaannya, seperti kurangnya SDM, dan lemahnya pengawasan,” jelasnya.
Untuk meningkatkan PAD, Fraksi PKS mengusulkan agar perlu menggunakan kombinasi sistem IT dangan SDM dalam melakukan pengawasan guna meminimalisir kebocoran pajak. “Untuk itu perlu dibentuk tim khusus dalam melakukan pengawasan secara intensif, sebagai contoh di Kota Makassar dikenal dengan istilah Laskar Pajak yang mendapat apresiasi dari BPK dan KPN,” terangnya. (pro/adv/one)
