BALIKPAPAN - Melalui rapat paripurna dalam agenda Raperda dan Nopen pertanggungjawaban walikota atas pelaksanaan APBD 2018, ketua DPRD Balikpapan Abdulloh mengatakan penetapan APBD 2018 hasil audit BPK dapat memengaruhi pembahasan APBD 2020. Ditambah lagi Berakhirnya masa tugas DPRD Balikpapan periode 2014-2019 pada 25 Agustus mendatang. Yang dinilai dapat
Berdampak pada APBD 2020 kota Balikpapan. ”Kita tidak bisa membahas APBD murni 2020 dan APBD Perubahan 2019 kalau nota keuangan yang ditunggu-tunggu belum diparipurna dan belum ditetapkan, ” katanya usai paripurna, Senin siang (8/7).
Selanjutnya, Abdulloh berharap agar semua fraksi segera untuk mengkaji Nopen pertanggungjawaban walikota ini, dan menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi. dan terakhir jika tidak ada sanggahan dari DPRD Balikpapan maka akan segera dilakukan penetapan. “Kami targetkan Juli sudah selesai. Mudah-mudahan minggu depan tuntas, harus selesai kalau tidak, pasti bakal molor pembahasan APBD murni dan perubahan,” jelasnya.
Abdulloh menilai penyampaian nota penjelasan pelaksanaan APBD 2028 hasil Audit BPK yang disampaikan Walikota masih dalam batas waktu yang cukup. Penyampaian nota keuangan ini disampaikan ke DPRD setelah audit BPK. Kalau pun pemerintah kota siap, tapi belum ada audit BPK, pemerintah belum bisa. ”Tidak terlambat. Lambatnya karena kita diburu anggota DPRD yang baru Sebenarnya pas-pas aja. Kalau sudah melampaui Juli itu baru terlambat,” tandasnya.
Pelantikan anggota DPRD Balikpapan yang baru rencananya 25 Agustus mendatang, selanjutnya dilakukan penetapan pimpinan DPRD yakni ketua dan tiga wakil Ketua DPRD. Penetapan pimpinan DPRD Yang baru ini harus ditetapkan oleh gubernur Kaltim. ”25 Agustus pelantikan umum, ada pelantikan pimpinan DPRD, baru setelah itu pembentukan AKD,” ucapnya.(adv/pro/one)
