BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Rabu, 03 Juli 2019 22:26
Kemendikbud Bentuk Tim Satgas Implementasi Zonasi Pendidikan
(Foto : ilustrasi/dok.JawaPos)

PROKAL.CO,

 

 

 

JAKARTA--Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk melaksanakan sistem zonasi pendidikan. Upaya ini, antara lain, dilakukan dengan membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Implementasi Zonasi Pendidikan. Sebanyak 468 pejabat pemangku layanan pendidikan di lingkungan Kemendikbud baik pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) hadir pada rapat koordinasi pembentukan Satgas Zonasi Implementasi Pendidikan di kantor Kemendikbud, Jakarta, Selasa (2/7). 

 

Tim Satgas Implementasi Zonasi Pendidikan terbagi atas delapan klaster dengan koordinator berasal dari pemangku kepentingan Kemendikbud Pusat, dengan pembagian klaster, sebagai berikut: Klaster I, koordinator Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kemendikbud, meliputi Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, dan Papua; Klaster II, koordinator Inspektorat Jenderal Kemendikbud, meliputi Jawa Barat, Kep. Bangka Belitung, Aceh, dan Sulawesi Barat; Klaster III, koordinator Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud, meliputi Provinsi Banten, Maluku Utara, Kalimantan Barat, dan Gorontalo; Klaster IV, koordinator Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud, meliputi Provinsi Jawa Tengah, Maluku, dan Kalimantan Timur; Klaster V, koordinator Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, meliputi Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Barat; Klaster VI, koordinator Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, D.I. Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Bengkulu; Klaster VII, koordinator Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Bali dan Lampung; Klaster VIII, koordinator Sekretaris Jenderal Kemendikbud, meliputi Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Tengah. 

 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, menjelaskan sistem zonasi merupakan langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan secara simultan. Menurutnya, kebijakan ini sebagai rangkaian proses kebijakan pendidikan terdahulu, yakni pendidikan karakter. "Ini adalah serangkaian proses kebijakan dan puncaknya adalah kebijakan zonasi ini. Jadi, ini titik akhirnya adalah titik zonasi ini," jelas Muhadjir, saat membuka Rapat Koordinasi Satgas Implementasi Zonasi Pendidikan, di Jakarta, Selasa (2/7). 

 

 

Kebijakan zonasi pendidikan merupakan kebijakan penetapan wilayah layanan pendidikan dengan acuan titik lokasi satuan pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Metode ini dengan menggunakan radius terdekat dengan titik pusat zona pada masing-masing jenjang pendidikan yang memenuhi akreditasi A atau B di atas rata-rata nasional. Kemendikbud telah memetakan sebanyak 2.580 zona di 34 provinsi seluruh Indonesia. 

 

Selanjutnya, Muhadjir mengungkapkan kebijakan zonasi akan langsung berintegrasi untuk pemerataan standar layanan pendidikan di Indonesia. "Zonasi itu untuk pemerataan pendidikan, PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) itu awalnya. Dengan pemerataan pendidikan yang berkualitas mencakup penataan dan pemerataan guru, pemerataan infrastruktur, berbagi sumber daya, integrasi pendidikan formal dan non-formal," terang Muhadjir. 

 

Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Didik Suhardi, menjelaskan pembentukan satgas bertujuan untuk membantu Pemda dalam mengimplementasikan kebijakan zonasi di daerah. Sehingga, penentuan wilayah layanan pendidikan atau zona akan berdasarkan zona yang sudah ditetapkan oleh Pemda. "Kita ikuti zona yang digunakan oleh provinsi, itu yang akan kita pakai, dan itu yang sudah digunakan PPDB, itu yang kita pakai. Kalau tahun depan, zona itu bisa direvisi lagi," jelas Sesjen Didik. Jadi, lanjutnya, zona layanan pendidikan akan berdasarkan pembagian yang telah ditentukan di dalam Surat Keterangan (SK) Pemda, yaitu Dinas Pendidikan dan SK Gubernur. "Ini yang dipergunakan (zona) adalah yang sudah di SK-kan oleh Dinas Pendidikan dan SK Gubernur, dalam monitoring akan dianalisis sesuai dengan Permen termasuk peran sekolah swasta," ujar Didik. 

 

Catharina Muliana Girsang, Staf Ahli Mendikbud Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan, berharap agar Pemda dapat proaktif untuk bekerjasama antarlintas institusi dalam menerapkan kebijakan zonasi pendidikan. Dia menjelaskan zonasi melibatkan peranan kementerian/lembaga, guna mendukung tata kelola pendidikan. Adapun kementerian dan lembaga yang terlibat mencakup Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengkoordinasikan kepala daerah dalam menyusun kebijakan pendidikan; Kementerian Agama untuk memastikan satuan pendidikan formal dan non-formal yang berada di bawah kewenangannya yang diikutkan ke dalam zonasi pendidikan; Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, untuk peninjauan sistem penerimaan mahasiswa baru dan menyinkronkan lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan guru nasional; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membangun infrastruktur pendidikan berbasis zonasi; Kementerian Keuangan untuk penguatan tata kelola penganggaran pendidikan termasuk transfer daerah; Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menyusun tata ruang wilayah terkait bidang pendidikan sesuai zonasi pendidikan. 

 

"Sehingga, pemerintah daerah harus proaktif untuk bekerjasama antarlintas institusi agar dapat menentukan zonasi pendidikan. Penghitungan _resource_ layanan pendidikan yang dimiliki oleh pemerintah daerah," ujar Chatarina. Menurutnya, sosialisasi harus terus menerus dilakukan kepada sekolah dan masyarakat agar mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai zonasi. (*/cha/pro)

 

 

 

loading...

BACA JUGA

Rabu, 11 Maret 2020 14:14

Pemerintah Dongkrak Kualitas Guru Lewat Organisasi Penggerak 

    JAKARTA--Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali…

Senin, 02 Maret 2020 18:51

Dua WNI Positif Terjangkit Virus Corona, Ini Pernyataan Tegas dari Presiden Jokowi..

JAKARTA- Pemerintah telah mengambil langkah dan mempersiapkan pencegahan serta penanganan…

Minggu, 16 Februari 2020 20:09

FSB 2020, Gali Potensi Siswa di Bidang Sains

JAKARTA--Festival Sains dan Budaya (FSB) 2020 bakal siap digelar. Ajang…

Selasa, 21 Januari 2020 16:09

Kapal Berisi Wartawan Istana Presiden Tebalik di Tengah Laut

LABUAN BAJO- Insiden kapal terbalik menimpa rekan-rekan wartawan Istana yang…

Sabtu, 28 Desember 2019 20:20

Hembusan Isu "Geng Solo", Ini Kata Komisioner Kompolnas dan Pakar Hukum Tata Negara..

JAKARTA- Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menanggapi tudingan isu ‘Geng Solo’…

Selasa, 17 Desember 2019 23:49

Alumni Diharap Ikut Berperan Dongkrak Peringkat Kampus 

JAKARTA--Rektor Universitas Brawijaya (UB) Malang, Nuhfil Hanani menyampaikan bahwa alumni…

Senin, 16 Desember 2019 23:36

‘Merdeka Belajar’ Diklaim Awal Baru Sistem Pendidikan Indonesia

JAKARTA—Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) , Nadiem Anwar Makarim  menyampaikan…

Rabu, 04 Desember 2019 12:35

Dugaan Suap, KPK Periksa Dirut PKT

JAKARTA- Kasus dugaan suap Bidang Pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik…

Minggu, 24 November 2019 00:28

LDN Diharap Lahirkan Pemain Bibit Unggul dari Desa

BEKASI--Liga Desa Nusantara (LDN) akhirnya melahirkan juara baru di tingkat…

Minggu, 17 November 2019 01:09

Lewat Mewarnai, Anak dan Orangtua Bisa Terbang ke Hongkong

  JAKARTA--Ajang kompetisi Faber-Castell Family Art Competitions merupakan wadah anak-anak…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers