JAKARTA--Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) menyampaikan bahwa terkait pembukaan rombongan belajar (rombel) khusus untuk menampung kelebihan siswa yang jumlahnya berlebih oleh sekolah tertentu merupakan kewenangan pemerintah daerah setempat.
Direktur Pembinaan SD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Khamim menerangkan, mengenai pembukaan rombel khusus ini terkait dengan pelaksanaan teknis PPDB sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan Permendikbud 20 Tahun 2019, revisi dari Permendikbud 51 Tahun 2018 tentang pelaksanaan PPDB.
"Kewenangan ada di pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku," tutur Khamim dalam keterangan persnya, Senin (1/7).
Salah satu sekolah yang membuka rombel khusus adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Lohbener, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Berdasarkan informasi yang diterima oleh Kemendikbud, sekolah tersebut harus membuka rombongan belajar khusus untuk menampung 24 siswa dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Sukasari, Kecamatan Arahan.
Sebab jika dihitung dari jarak tempuh lokasi SDN 2 Sukasari berada lebih dekat ke SMPN 1 Lohbener daripada ke SMPN 1 Arahan.
"Mereka tidak mendaftar ke SMPN 1 Arahan karena lokasinya lebih jauh dari rumah," kata Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Supardo dalam keterangannya, Minggu (30/6) malam.
Dibeberkan, sebelumnya kuota siswa baru di SMPN 1 Lohbener terbatas. Namun, para orang tua dari 24 siswa tersebut melakukan musyawarah bersama Dinas Pendidikan dan dari satuan pendidikan terkait.
