BALIKPAPAN - Salah satu kawasan di Kota Balikpapan yang selalu padat dan kerap mengalami kemacetan adalah Kilometer 5,5 Jalan Soekarno Hatta, Balikpapan Utara. Mulai dari kendaraan kecil hingga muatan berat kerap melalui kawasan ini.
DPRD Balikpapan menganggap, perlu ada pembenahan terkait parkir di sana. Kamis (27/6) kemarin, dilaksanakan Forum Group Discussion (FGD) membahas kajian akademik tentang pengembangan parkir kendaraan roda empat ke atas di Kilometer 5,5.
Diharapkan dari FGD ini ada solusi terkait kawasan parkir dan bongkar muatan di wilayah tersebut. Hadir akademisi Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta, Ir. Muhammad Santoso, MT. Dirinya melihat persoalan ini terjadi lantaran kurangnya lahan parkir yang memadai di kawasan Kilometer 5,5.
"Banyak sekali parkir tepi jalan yang mengganggu aktifitas. Kami sudah cek ke sana, parkir tepi jalan ini yang mengganggu kelancaran arus kendaraan," sebutnya.
Dua lokasi, yang menurut hasil kajian berpotensi sebagai tempat parkir dan angkut barang, yakni simpang tiga Km 5,5 dan simpang empat Km 13. Ini sudah melihat aspek tata ruang, aspek manajemen transportasi serta infrastruktur.
Menurutnya, jika tempat parkir dan angkut barang ini dibangun, nantinya kemacetan yang selama ini mengganggu kelancaran arus kendaraan bisa terurai. "Selain itu jalur transportasi juga tertata. Sehingga perkembangan kota juga makin merata, maka kepadatan penduduk bisa ditekan," sebutnya.
Sementara, dari Komisi III DPRD Balikpapan menganggap, dengan tidak representatifnya lagi pos timbang di Kilometer 17 yang dikelola Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Timur mempengaruhi adanya kendaraan berat yang banyak masuk ke kawasan Kota Balikpapan.
Apalagi pasca dipindahnya Pelabuhan Feri Somber ke Kariangau, harusnya ada antisipasi pembangunan pos timbang. "Pada akhirnya, Kariangau telah menjadi jalur alternatif distribusi logistik dan kebutuhan bahan pokok," alasannya.
Itulah kenapa, diharap kajian ini bisa jadi awal adanya dasar hukum untuk mewujudkan peraturan daerah yang mengatur hal tersebut. "Makanya kami harap kemudian ada peraturan daerah yang bisa mengatasi persoalan kemacetan," pungkasnya.
Terkait hal ini Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana menyarankan agar akademisi UGM melakukan kajian pembentukan Depo Kontainer, Pergudangan dan Perparkiran yang salah satu tujuannya agar kemacetan arus kendaraan di Km 5,5 terpecahkan.
"Dengan begitu kendaraan angkutan barang dari Samarinda atau daerah lain di luar Kaltim akan masuk ke kawasan Km 13 terlebih dahulu untuk proses bongkar muat," jelasnya.
Sedangkan untuk membuat kawasan parkir kendaraan roda empat ke atas di Km 5,5 kerap terkendala pembebasan lahan. Walau sebenarnya telah ada anggaran dari Pemprov Kaltim untuk pembangunanya.
"Kami juga mendukung DPRD yang ingin menerbitkan regulasi karena rencana pembangunan kawasan itu sudah dibahas sejak 2015, tapi terkendala defisit anggaran," pungkas Sudirman. (adv/pro/one)
