PENAJAM- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diminta lebih lebih kreatif dan inovatif. Dalam mencari pembiayaan lain di luar dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Salah satunya melakukan lobi ke Kementerian atau Lembaga yang ada di Pemerintah Pusat. Pasalnya anggaran yang dimiliki Pemkab PPU sangat terbatas.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten PPU Syahrudin M Noor. Dia berharap kepala OPD yang ada saat ini, bisa lebih kreatifitas dan inovatif lagi.
Untuk berupaya menjemput anggaran yang tersedia dalam pos Anggaran Pendapatan Belanja Negara (PNS) pada masing-masing Kementerian atau Lembaga di Pemerintah Pusat. “Jangan hanya mengandalkan dana daerah. Semua ada di Pusat. Tinggal bagaimana mereka mendorong itu. Supaya bisa mengalir ke PPU,” pesan dia.
Saat ini, postur APBD Murni Kabupaten PPU sebesar Rp 1,599 triliun. Sementara banyak program berkaitan dengan infrastruktur jalan, pembangunan kantor pemerintahan, hingga pendidikan dan kesehatan yang sementara ini, belum dapat dijangkau oleh anggaran sangat terbatas ini. Oleh karenanya memerlukan sinergi pembiayaan melalui program yang dibiayai oleh APBD Provinsi dan APBN.
“Enggak bisa lagi kita berpangku tangan. Melihat kondisi saat ini. Kepala OPD harus bisa menjalin komunikasi dengan Pemerintah Pusat. Makanya kepala OPD yang malas-malas, akan kami sarankan ke Bupati untuk dievaluasi,” tegas dia.
Kerua DPC Partai Demokrat Kabupaten PPU ini pun menyarankan kepada Bupati, agar dalam pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama setingkat Kepala Dinas dan Kepala Badan, untuk membuat pakta integritas.
Dengan memberikan batas waktu minimal enam bulan, untuk membuktikan kinerjanya. Apakah dapat mengelola OPD yang dipimpinnnya secara baik.
“Kami menyarakankan itu, karena tidak mau kepala OPD hanya menjalankan rutinitas saja. Masuk kerja pagi, lalu pulang sore. Tidak ada inovasi dan kreatifitas di OPD-nya, akan percuma. Karena mereka menerima gaji cukup besar. Sesuai dengan beban kerjanya,” tegasnya.
Dengan demikian, para kepala OPD dituntut agar dapat memberikan kinerjanya secara maksimal.
Termasuk berupaya mencari inovasi agar pendapatan asli daerah (PAD) bisa terkerek naik. Tak lagi beralasan keterbatasan anggaran yang ada. Membuat kinerja para pejabat tersebut, menjadi kurang optimal.
“Saya pikir ini ibaratnya menyesuaikan seperti ukuran baju kita. Karena dulu, kita terbiasa mengelola anggaran yang besar, menjadi terlena ketika kondisi keuangan terbatas. Makanya pada mutasi nanti, sangat diperlukan pejabat yang punya kreatifitas dan inovasi. Terutama mampu menjalin komunikasi yang baik dengan Kementerian yang ada di Pusat,” pesan pria berkacamata ini. (adv/*/kip/pro/one)
