BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

KRIMINAL

Kamis, 23 Mei 2019 06:50
Wajib Ada Pembuktian Perkara Pokok

Agung Sakti: Rana Pidana Perkara Ini Terkesan Dipaksakan

Agung Sakti Pribadi SH, MH

PROKAL.CO, BALIKPAPAN-Perkara dugaan pemalsuan surat berkelanjutan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang persidangannya tengah bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan serta jadi perhatian masyarakat, khususnya pebisnis.

 Perkara ini melibatkan terdakwa Jovinus Kusumadi alias Awi yang dilaporkan Gino Sakiris. Keduanya merupakan pemilik saham PT Oceans Multi Power (OMP) Tiger Ready Mix yang bergerak di bidang penyediaan semen di Balikpapan Utara.

 Dari persidangan yang tengah bergulir itu, pengamat hukum yang juga rektor Universitas Mulia Balikpapan, Agung Sakti Pribadi SH MH, memberikan tanggapannya.

Menurut Agung yang juga berprofesi advokat itu, melihat pemberitaan di persidangan sejak Maret 2019 hingga kemarin, menurutnya UU dan pasal dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) pada terdakwa harus kuat atau tidak.

 "Dengan membaca dakwaan, kita bisa tahu konstruksi hukum yang dikembangkan JPU," terangnya. Dirinya juga telah membaca beberapa pemberitaan persidangan tersebut. 

"Dari informasi berita tersebut dan fakta hukum persidangan, terksesan kasus ini dipaksakan ke rana pidananya. Yang JPU sendiri sulit membuktikannya," urai Agung Sakti.

Sementara, pengamat hukum lainnya, Ivan Zailani Lisi memberikan tanggapannya. Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Ivan Zailani Lisi menilai, prinsip dasar perkara tersebut pemalsuan surat.

Dari UU No 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, prinsipnya terlebih dahulu dibuktikan hasil dari tindak pidana pemalsuan surat. “Jika pemalsuan surat bisa dibuktikan, maka bisa dikenakan TPPU,” ujarnya dikonfirmasi Kaltim Post.

 Sementara soal dugaan ada laporan keuangan yang direkayasa, itu merupakan sesuatu yang krusial yang harus dibuktikan. Sebab, disangkakan pada pemalsuan surat. “Maka harus bisa dibuktikan pada persidangan,” jawabnya.

Para pihak baik jaksa penuntut umum (JPU) maupun kuasa hukum terdakwa harus bisa membuktikan dalil disertai fakta hukum, keterangan saksi dan juga bukti surat di persidangan.

 “Apa yang didakwakan JPU, maka harus dibuktikan pada persidangan, termasuk pula kuasa hukum. Hal itu harus dimunculkan dan akan dinilai hakim,” jelasnya.

Pada sidang kedelapan 22 April 2019, saksi Leo yang dihadirkan JPU menunjukan dokumen audit pada majelis hakim yang diketuai  I Ketut Mardika. Ada bukti, laporan keuangan PT OMP berdasarkan hitungan kerugian dan keuntungan.

 Dari penjelasan Elza diketahui bahwa kantor akuntan publik tempat bekerja Leo sudah ditutup oleh  Kementerian Keungan sehingga Leo tidak bisa lagi membuat laporan keuangan perusahaan. 

“Laporan keuangan harus orang yang kompeten. Hitungannya untuk laporan keuangan publik. Seperti bank dan lainnya. Bukan hitungan yang dibuat sendiri dengan tujuan negoisasi menjual saham bagi Gino dan Awi,” jelas Elza.

OMP mulai investasi 2014, dibangun dan beroperasi akhir Mei 2015. Untuk perusahaan break even point (BEP) produksinya Averege  supaya bisa BEP harus produksi 1.200 kubik sampai 1.500. “Kalo perusahaan baru tidak bisa digenjot,” kata Elza.

Pengamat hukum Piatur Panggaribuan yang juga menjabat rektor Universita Balikpapan mengatakan, jika saksi pelapor diduga memberikan keterangan palsu di persidangan dan kemudian terdakwa bebas serta pelapor tidak ada dirugikan. Atas fakta ini, bisa dilapor balik pidana. "Hakim pasti meminta saksi pelapor, agar memberikan keterangan yang sebenarnya," ungkap Piatur.

Diketahui, Selasa (14/5) lalu, tim kuasa hukum Elza Syarief telah mengadukan saksi pelapor Gino Sakiris ke Polda Kaltim dengan tuduhan memberikan keterangan palsu di persidangan.

Surat tanda penerimaan laporan STPL /47/V/2019/SPKT II Laporan Polisi (LP) 174. “Iya benar sudah resmi kami laporkan,” jawab Elza Syarief saat dikonfirmasi media ini. 

Elza yang juga kuasa hukum Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa (komunitas dokter spesialis), yang sedang mencari tahu sebab musabab terus bertambahnya petugas KPPS meninggal hingga mencapai lebih 600 orang tersebut,  lokasi kejadian tindak pidana yang diadukan itu di PN.

Diketahui, ancaman pidana kepada saksi yang memberikan keterangan palsu di persidangan terdapat pada Pasal 242 KUHP. Pasal 242 ayat (1) KUHP mengancam pidana penjara 7 tahun barangsiapa yang dalam keadaan dimana Undang-Undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik lisan maupun tulisan.

Berdasarkan Pasal 242 ayat (2) KUHP menyebutkan hukumannya naik menjadi 9 tahun jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa.

Pada sidang Senin (20/5) lalu, JPU  Rahmat Hidayat menghadirkan saksi Bustanul Arifin dari Bank BRI Jakarta dan Wisnu Darmawan ahli dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Keterangan saksi dan ahli pada fakta persidangan, menurut Elza meringankan kliennya. 

 Dia menyebut, tuduhan TPPU yang dilaporkan Gino Sakiris belum terbukti. Dari kesaksian ahli, jika pidana pokok pemalsuan surat (laporan keuangan) tak dapat ditunjukkan ke majelis hakim, maka unsur TPPU nya tidak memenuhi.

“Selama ini persidangan, belum ada bukti terungkap soal pemalsuan dan tppu," ujar Elza. Saat persidangan, Elza bertanya pada ahli. Apakah anda melihat data laporan keuangan rekening koran, slip seputar transaksi setoran dari terdakwa ke rekening PT OMP? “Tidak,” singkatnya.

Apakah disampaikan penyidik jika ada pembayaran Rp 1. 007.000.000 dari rekening terdakwa ke rekening pelapor Gino Sakiris,” tidak ada jawab ahli. 

Menurut pendapat ahli, transaksi pembelian rumah melalui kredit pemilikan rumah (KPR), mobil, operasional OMP, bayar gaji karyawan OMP, setor ke Gino, semua dari rekening terdakwa dan ada buktinya, Apakah masuk tppu?

 “Kalau pidana pokoknya tidak terbukti, tppu juga tidak,” jawabnya. Transaksi keuangan hanya berputar pada terdakwa dan perusahaan. Ini dibuktikan dengan laporan keuangan yang dibuat , Leo dan Doktor Richard Izaac Risambessy. Keduanya merupakan audit dan penyusun laporan keuangan yang telah memberi kesaksian. (pro/one) 


BACA JUGA

Senin, 19 Agustus 2019 19:59

Ditkrimsus Bongkar Praktik Prostitusi Online di Balikpapan, Segini Tarifnya Sekali Kencan..

BALIKPAPAN - Ditkrimsus Polda Kaltim melalui Sub Dit Siber mengungkap…

Jumat, 16 Agustus 2019 22:30

Empat Pekerja Pertamina Diperiksa Terkait Kebakaran di Area Kilang RU V

BALIKPAPAN- Usai kejadian kebakaran di area kilang milik Pertamina RU…

Sabtu, 10 Agustus 2019 22:37

Kelurahan GSB bersama FKPM Tangkap Pelaku Lempar Batu di Tanjakan Global Sport

BALIKPAPAN- Kelurahan Gunung Samarinda Baru (GSB) bersama Forum Kemitraan Polisi…

Kamis, 08 Agustus 2019 20:27

Curi Kabel Instalasi Milik Perusahaan, Dua Pria Ini Diringkus Polisi

BALIKPAPAN- Jimi Benun (33) dan MS (17) harus melewatkan Lebaran…

Selasa, 30 Juli 2019 21:18

Ini Dia Jalur Tikus Para Pengedar Narkoba Masuk ke Indonesia

BALIKPAPAN - Tingginya peredaran narkoba di Kalimantan Timur dan Kalimantan…

Senin, 29 Juli 2019 20:02

Terdakwa Dugaan Ekspor Kepiting Ilegal Sampaikan Pledoi, Ini Isinya..

BALIKPAPAN - Sidang dugaan ekspor kepiting ilegal dengan terdakwa Rudy…

Rabu, 24 Juli 2019 10:26

Polairud Polda Kaltim Gagalkan Peredaran CT 7 Ton

BALIKPAPAN- Kepolisian Daerah (Polda) Kaltim, melalui Direktorat Polisi Air dan…

Kamis, 18 Juli 2019 12:58

Dua Oknum Wartawan Terlibat Jaringan Sabu 6 Kilogram dari Malaysia

BALIKPAPAN- Polda Kaltim berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu beberapa…

Selasa, 28 Mei 2019 22:45

Kuasa Hukum Tunjukkan Bukti Baru Slip Asli Setoran Tunai

BALIKPAPAN-Persidangan ke-12 dugaan pemalsuan surat berkelanjutan dan tindak pidana pencucian…

Kamis, 23 Mei 2019 06:50

Wajib Ada Pembuktian Perkara Pokok

BALIKPAPAN-Perkara dugaan pemalsuan surat berkelanjutan dan Tindak Pidana Pencucian Uang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*