BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | ADVERTORIAL | KABAR IKN | ROAD TO 2024

NASIONAL

Jumat, 10 Mei 2019 20:27
Bahas DPA , Ubah Pola Pikir Masyarakat dalam Penegakan Hukum Kejahatan Korporasi
(foto : ilustrasi/ net)

JAKARTA—Asisten Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia , Asep N. Maulana mengungkapkan bahwa dalam penegakkan hukum terhadap kejahatan bisnis atau korporasi dapat dilakukan dengan menerapkan konsep "Deferred Prosecution Agreement (DPA)” atau perjanjian penuntutan yang ditangguhkan.

 

Menurutnya, konsep DPA ini telah berlaku di Negara-negara common law yang kemudian di elaborasi dengan konsep Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) .  Hal tersebut dituangkan dalam bukunya yang berjudul “Deffered Prosecution Agreement dalam Kejahatan Bisnis”.

 

“Saya berangkat dari suatu pola pikir dimana dalam suatu penegakan hukum harus memiliki implikasi positif terhadap aspek-aspek sosial yang lain termasuk ekonomi,” kata Asep di dalam acara Bedah Buku “Deffered Prosecution Agreement dalam Kejahatan Bisnis” di Podomoro University, Jakarta, Kamis (9/5).

 

Dijelaskan, hukum yang ada saat ini jangan selalu dihadapkan dengan sektor lain. Tapi, harus dapat mendukung sektor-sektor ekonomi dan pembangunan. “Hukum pidana itu seharusnya bisa menunjang sektor lain,” katanya.

 

Senada dengan Asep, Rektor Universitas Diponegoro (Undip), Yos Johan Utama berpendapat memang sudah saatnya penguatan administrasi negara dalam pengelolaan Indonesia dan tidak hanya terus-menerus menggunakan dan bertumpu pada hukum pidana.


"Kita ini terus-terusan pakai hukum pidana. Sekarang kita lihat koruptor banyak masuk penjara, tapi kenyataannya tingkat korupsi masih tinggi dan cenderung meningkat," ucap Prof Yos.

 

Dengan model penerapan hukum yang seperti itu, kata Yos, justru secara tak sadar mengembangbiakan praktek korupsi yang tersembunyi. “Yang tersembunyi itu justru yang paling besar. Itu yang harus diwaspadai. Sekarang ini kayaknya senang banget memasukkan orang ke penjara. Bukan seperti itu. ” ujar Yos.

 

Oleh sebab itu, Rektor Podomoro University, Cosmas Batubara juga menyampaikan bahwa  , buku yang kaya muatan terhadap gagasan perbaikan tata kelola manajemen dan bisnis ini  diharapkan dapat menjadi wacana pemikiran dan diskursus akademik. “Ini akan menjadi fokus kami  pada program studi hukum bisnis. Sehingga secara berkesinambungan mengembangkan keilmuan baik secara teoritis maupun praktis,” pungkasnya. (sar/pro)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 12 Januari 2023 11:50

Ditahan KPK Karena Kasus Suap, Lukas Enembe Berharta Rp 33,7 Miliar

Gubernur Papua Lukas Enembe telah resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi…

Rabu, 14 Desember 2022 21:23

17 Parpol Lolos Peserta Pemilu 2024, Partainya Amien Rais Gagal

Komisi Pemilihan Umum (KPU) membacakan hasil rekapitulasi verifikasi terhadap 18…

Rabu, 14 Desember 2022 16:17
Dugaan Manipulasi Verifikasi Faktual Partai Politik

Dapat Somasi, KPU Investigasi Internal

Menjelang penetapan partai politik, isu dugaan manipulasi hasil verifikasi faktual…

Minggu, 11 Desember 2022 11:29

BMKG Sebut Hujan Lebat di Sebagian Wilayah Indonesia

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan, masyarakat perlu mewaspadai…

Jumat, 09 Desember 2022 18:28

Brand Politika: Sandiaga Uno Cukup Cawapres Saja

JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga S…

Rabu, 07 Desember 2022 17:04

Ismail Bolong Sudah Tersangka dan Ditahan Bareskrim

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri resmi menetapkan Ismail…

Rabu, 07 Desember 2022 15:24

Innalillahi, Lord Rangga Pemimpin Sunda Empire Meninggal Dunia

BREBES - Rangga Sasana, mantan petinggi Sunda Empire dikabarkan meninggal…

Rabu, 07 Desember 2022 14:50

Kapolda Sebut Ada 11 Korban Ledakan Bom Bunuh Diri Polsek Astanaanyar

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Suntana menyebutkan, ada 11…

Minggu, 04 Desember 2022 12:09

Oknum Perwira Paspampres Ditahan di Rutan Guntur 20 Hari, Terancam Pecat dan 12 Tahun Bui

Oknum perwira Paspampres Mayor Inf Bagas Firmasiaga terancam 12 tahun…

Selasa, 29 November 2022 23:47

PSKL LHK Gelar Dialog Nasional Kearifan Lokal Hutan Lestari

Direktorat Jenderal Kehutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers