BALIKPAPAN - Tak ada yang tahu kapan musibah bencana datang. Yang bisa manusia lakukan adalah mencegah terjadinya bencana, agar kerugian yang besar bisa dimeminimalisir. Salah satunya lewat edukasi.
Namun upaya mencegah bencana ini bukan hal yang gratisan. Semakin banyak kelompok yang akan diberi edukasi, jelas, butuh biaya yang sangat besar pula untuk mencegah terjadinya bencana.
Hal inilah yang dirasakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim. Untuk membangunan sistem kemanan bencana dan edukasi bencana, instansi penaggulanangan bencana itu mendapatkan anggaran yang kecil.
Hal tersebut disampaikan oleh kepala BPBD Kaltim, Frederik Bid disela-sela Rapat Koordinasi Sinergitas Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penanganan Bencana di Provinsi Kaltim, Senin (15/4) siang.
"Anggara kami (BPBD Kaltim) itu kecil. Tahun ini (2019) kami cuma dapat Rp 3 miliar," katanya kepada awak media di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan.
Menurutnya, anggaran Rp 3 miliar itu dirasa sangat kurang untuk membangunan sistem kemanan bencana dan edukasi bencana di Kaltim. Sebab, dengan luasan provinsi ini yang besar dan jumlah penduduknya yang banyak, seharusnya BPBD Kaltim layak mendapatkan anggaran lebih dari jumlah tersebut. "Idealnya sih sekitar Rp 20 sampai 30 miliar," tuturnya.
Hal yang paling urgensi dalam upaya penangan bencana di Kaltim, sebut Frederik, adalah edukasi atau pelatihan bencana. Menurutnya edukasi bencana sangat penting untuk meminimalisir terjadinya bencana dan memakan korban yang banyak.
Namun memberikan edukasi juga dinilainya yang paling mahal. Butuh biaya yang sangat besar agar seluruh penduduk Kaltim bisa teredukasi mengenai tanggap darurat bencana.
"Seperti pertemuan sekarang ini. Acara seperti ini penting, untuk bisa saling berkoordinasi soal bencana. Tapi biayanya enggak murah, kan juga butuh makan, biaya penginapan, biaya transportasinya," paparnya.
Meski mendapatkan anggaran krcil, namun BPBD Kaltim tak kehabisan akal untuk mencari solusinya. Pihaknya kerap melakukan kerja sama dan mendapatkan donatur untuk menutupi kekurangan anggaran.
"Kami juga dapat bantuan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan. Terus kami juga membangun sinergitas antar pejabat," jelasnya.
Soal minimnya anggaran bencana untuk BPBD provinsi turut dibenarkan Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Iwan Eka Setiawan. "Bencana tiap tahun itu cenderung meningkat, tapi anggarannya kecil," katanya.
Menurut Iwan, hal ini karena program penanggulang bencana bukam program prioritas di APBD daerah. "Di APBD itu 60 persennya untuk kegiatan rutin. 10 persennya untuk pendidikan 10 persennya lagi untuk kesehatan. Sisanya akan dibagi-bagi, seperti infrastruktur dan sebagainya, termasuk bencana," sebutnya. (sur)
