JAKARTA--Pengamat Pendidikan, Indra Charismiadji mengkritisi adanya kabar bahwa pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bakal mengganti Ujian Nasional (UN) dengan Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI).
Menurutnya, wacana pemerintah tersebut tidak jelas. Sebab, jika UN hanya berganti nama menjadi AKSI namun tujuannya tetap sama untuk pemetaan, maka diprediksi tidak akan memberikan perubahan kualitas siswa secara signifikan.
"AKSI itu mau digunakan untuk apa? Sebenarnya dengan adanya UN saja juga sudah tidak cocok. Karena dengan adanya tes, siswa berupaya untuk menghafal soal dan bagaimana cara menjawabnya sehingga meskipun nilainya bagus, tetapi kemampuannya tidak sama,” kata Indra di Jakarta, Rabu (13/3).
Dia mencontohkan, bobot nilai yang dihasilkan oleh suatu tes tentu tidak bisa dipakai sebagai alat untuk mengukur kemampuan siswa di setiap daerah. Atau artinya, tidak bisa disamaratakan.
"Misalny, nilai 8 yang didapat oleh anak di daerah A, tentu tidak sama dengan nilai 8 anak di daerah B. Tingkat kecerdasannya pasti berbeda," tuturnya.
Saat dikonfirmasi, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Hamid Muhammad menjelaskan, keberadaan AKSI bukan untuk menggantikan Ujian Nasional (UN). "Ini baru sebatas wacana, akan tetapi realisasinya belum ke arah situ. Kemendikbud untuk sementara belum menggunakan AKSI untuk menggantikan UN," ujar Hamid.
Dia menjelaskan AKSI dilakukan, untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa atau "High Order Thinking Skill" (HOTS). Juga untuk membantu meningkatkan ranking Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia yang saat ini masih berada di bawah.
