JAKARTA—Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darata (TNI AD) untuk mengantisipasi kurangnya jumlah pengajar di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T).
Dirjen GTK Kemendikbud, Supriano menjelaskan, ruang lingkup kerjasama ini salah satunya penguatan kompetensi dalam proses pembelajaran di kelas kepada personel TNI AD pada satuan pendidikan di daerah 3T.
“Jika nanti di salah satu satuan pendidikan di kawasan 3T tidak ada guru, maka prajurit bisa masuk ikut mengajar dengan pengetahuan yang kita berikan. Kalau cukup guru, ya berarti tidak ada masalah. Jadi ini sebagai bentuk antisipasi. Jangan sampai ada sekolah di perbatasan yang tidak ada gurunya,” terang Supriano di Gedung Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Rabu (27/2).
Pria yang akrab disapa Ono ini turut menerangkan bahwa program kerjasama ini merupakan tahap I. Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, TNI AD dipastikan akan mengirim 900 orang prajurit untuk di kirim ke Nunukan dan Malinau. Dirincikan, 450 orang prajurit dari Batalyon 600 Raider Balikpapan akan bertugas di Nunukan, dan 450 orang prajurit dari Batalyon 303 Raider Garut akan bertugas di Malinau.
Dipilihnya dua daerah tersebut, disebabkan karena adanya laporan bahwa kondisi sekolah di Nunukan dan Malinau kekurangan tenaga pengajar. “Kami baru-baru ini sempat ke Tawau, dan menerima laporan seperti itu. Akhirnya kami memutuskan untuk segera mengantisipasi agar proses belajar mengajar di sana tetap berjalan dengan baik,” jelas Ono.
Sebelum dikirim ke Nunukan dan Malinau, para prajurit akan diberikan pembekalan oleh Kemendikbud melalui LPMP akan dilaksanakan pada 10-15 Maret 2019. Pola pelatihannya selama 40 jam dalam seminggu. Pembekalannya terdiri dari pembinaan karakter, bela negara, baca tulis hitung (calistung), kecakapan hidup dan kepanduan.
“Masa pergantiannya 9 bulan sekali. Mereka nanti tetap bekerjasama dengan guru. Misalnya, ada sekolah butuh guru olahraga, tapi tidak ada. Maka bisa digantikan oleh prajurit. Kemudian, belajar tentang bela negara atau baris-berbaris, atau sifatnya calistung, mereka bisa bantu mengisi kekosongan guru di situ. Pokoknya, jangan sampai ada naka-anak yang memiliki potensi dan semangat tinggi bersekolah, tapi tidak ada yang mengajar,” ujar Ono.
Sementara itu, Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat Mayjen Bakti Agus Fadjari menambahkan, pihaknya berterima kasih kepada Kemendikbud terhadap kepeduliannya terhadap kondisi di perbatasan dan bersedia memberikan pembekalan kepada para prajurit.
“Pembekalan ini sangat berarti bagi kami karena selama ini prajurit yang ada di perbatasan memang sering terlibat dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah. Sehingga dengan ilmu yang diberikan ini akan disampaikan prajurit kepada siswa sesuai standar Kemendikbud. Tahun ini adalah Tahap I. Tahun depan, kami akan mengirim prajurit dari daerah lain, jadi bergantian,” kata Bakti Agus. (*/sar/pro)
