TANJUNG SELOR – Dua puluh sumur bor dibangun. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, utamanya di perdesaan. Tersebar di lima kabupaten/kota di Kalimantan Utara (Kaltara). Program ini telah dilaksanakan sejak 2011 hingga 2018.
Bantuan pembangunan sumur bor ini merupakan usulan dari masing-masing kabupaten kota yang diteruskan ke pusat oleh Pemprov Kaltara, melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, program ini murni gagasan Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM.
Merupakan salah satu program kegiatan energi berkeadilan dari Kementerian ESDM untuk mewujudkan nawacita, menyangkut membangun masyarakat dari pinggiran, yang sangat membutuhkan layanan air bersih.
Sesuai laporan dari Dinas ESDM Kaltara, dikatakan Irianto, pada 2011 hingga 2017 bantuan sumur bor di Kaltara sebanyak 14 titik. Anggaran pembangunan semua melalui APBN.
Sementara itu pada 2018, bantuan sumur bor dibangun sebanyak enam titik. Ditambah satu titik bantuan sumur bor yang didanai oleh Pemprov Kaltara melalui APBD. Yaitu di Desa Bebatu Supa, Kabupaten Tana Tidung.
“Jadi mekanismenya, dari pemerintah kabupaten/kota mengusulkan desa-desa yang perlu dibangunkan sumur bor untuk pemenuhan air bersih ke Pemprov, dalam hal Dinas ESDM. Kemudian dari kita mengusulkan ke pusat (Kementerian ESDM).
Selanjutnya, nanti dari kementerian ada tim yang akan turun melakukan survei. Setelah itu, kalau memenuhi syarat baru direalisasikan,” jelas Irianto yang didampingi Kepala Dinas ESDMKaltara, Ferdy Manurun Tandulangi.
Diungkapkan, tahun ini Pemprov Kaltara kembali mengusulkan pembangunan sumur bor untuk di sejumlah desa di Kaltara, sebanyak 15 titik. “Berdasarkan laporan dari Dinas ESDM Kaltara, ini diusulkan secara global. Rencananya untuk Tarakan dua titik, Nunukan empt titik, Kabupaten Malinau empat titik, Bulungan tiga titik dan KTT (Kabupaten Tana Tidung) sebanyak dua titik,” sebut Irianto.
Sama dari tahun-tahun sebelumnya, usulan tersebut merupakan pengajuan dari pemerintah kabupaten/kota, yang nanti diteruskan ke Badan Geologi Kementerian ESDM untuk dilakukan verifikasi. “Insyaallah dalam bulan Maret nanti akan diproses, seperti pembagian wilayah pembangunan sumur bor itu oleh Kementerian ESDM,” jelasnya.
Lebih jauh Gubernur menegaskan, dalam mengatasi persoalan air bersih di provinsi bungsu ini, dirinya telah menginstruksikan kepada Dinas ESDM Kaltara, selaku OPD teknis, untuk terus melakukan koordinasi kepada pemerintah pusat. Sehingga program bantuan ini mampu menjangkau ke daerah yang sulit air.
“Pemprov Kaltara akan terus memfasilitasi dan mengupayakan usulan bantuan dari kabupaten/kotakepada pemerintah pusat, untuk pembangunan sumur bor,” tegasnya.
Diketahui, sumur bor yan dibangun ini merupakan tempat penampungan air bersih bagi masyarakat di mana lokasi itu dibangun. Spesfikasi teknis pengeboran rata-rata di wilayah Kaltara memiliki kedalaman 100 hingga 120 meter.
“Demikian halnya, pembangunan sumur bor ini dilengkapi dengan generator set (genset) untuk menyedot air dan memiliki tangki penampungan air berkapasitas 5000 liter. Dengan demikian, sumur bor ini mampu melayani kebutuhan air bersih sampai dengan 2.800 jiwa,” imbuh Ferdy menimpali.(humas/far/pro/one)
