BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Jumat, 15 Februari 2019 11:54
Dorong Pemerataan Pendidikan, PIP Bantu Pemda Wujudkan Wajar 12 Tahun
Pemerintah berencana akan memperkuat Program Indonesia Pintar (PIP) dan mencakup hingga Wajib belajar (Wajar) 12 tahun. (foto : ilustrasi /dok.jawa pos)

PROKAL.CO, DEPOK—Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 mengamanatkan pembangunan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) bertujuan meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah. Implementasi PIP dengan penyerahan Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan langkah nyata jangka panjang yang dapat meningkatkan angka putus sekolah dan angka keberlanjutan pendidikan anak-anak Indonesia.

Target Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI sebesar 91,3% pada 2014 diharapkan meningkat pada 2019 menjadi 94,8%. Tingkat SMP/MTs 79,4% pada 2014 79,4% menjadi 82% pada 2019. Sedang SMA/MA/SMK, 55,3% pada 2014 menjadi 67,5% pada 2019.

Dalam pelaksanaannya,  PIP telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP) pada Pasal 2 menerangkan bahwa PIP bertujuan untuk membantu biaya personal pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin yang terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan formal atau nonformal.

Menteri Pendidikan dnan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan, PIP dinilai sebagai suatu program layanan pemerintah yang sangat menyentuh kepentingan masyarakat selain prograk Kartu Indonesia Sehat (KIS).

"Ini bisa dibuktikan dengan dampaknya yang sangat signifikan. Sangat mempengaruhi dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan," terang Muhadjir dalam Taklimat Media Penutupan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RPNK) tahun 2019 di Pusdiklat Kemendikbud, Depok, Jawa Barat, baru-baru ini.

Sebab itu, lanjut Muhadjir, ke depannya pemerintah berencana akan memperkuat PIP dengan Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun. "Sesuai dengan amanah Presiden, PIP akan diperluas kepada anak-anak yang juga mengikuti pendidikan di lembaga kursus Paud Dikmas. Dengan begitu, harapannya bisa memerbesar jumlah peserta didik dan memperkuat target pemerintah," jelas Muhadjir.

Namun begitu, Muhadjir menegaskan akan tetap terus menata ulang dan mengevaluasi penyaluran atau distribusi KIP. Sehingga pemerintah dapat menjamin penyaluran KIP tepat sasaran, tidak ada siswa yang drop out dan terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dengan keberhasilan PIP, pemerintah daerah turut mengapresiasi. “PIP telah membuktikan bahwa  suatu program yang mampu membantu masyarakat yang nasib ekonominya tidak bagus. Dengan adanya PIP dan penyerahan KIP, maka anak-anak mereka tetap bisa melanjutkan sekolah,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Zubaidah. 

Zubaidah membeberkan, distribusi KIP di Kota Malang, Jawa Timur hingga saat ini sudah mencapai 80 persen. Diakui, ada beberapa masyarakat yang belum menerima bantuan pendidikan ini disebabkan siswa calon penerima KIP sudah lulus dan banyak yang pindah  dan melanjutkan sekolah ke luar kota.

“Kendala lainnya, adapula yang nomor kartu tidak sesuai dengan nama siswa. Tapi semua itu bukanlah kendala yang berat, dan sudah diselesaikan dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah masing-masing,” terang Zubaidah.

Senada dengan Zubaidah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Saiful Rahman juga menerangkan bahwa pelaksanaan PIP di daerahnya tak ada kendala yang berarti. Menurutnya, penyaluran KIP juga telah dilakukan sesuai dengan Dapodik. “Yang berhak menerima secara otomatis semuanya sudah menerima. Tidak ada masalah,” ujar Saiful.

Tak hanya itu, lanjut Saiful, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah berencana akan memberikan bantuan pendidikan dengan membebaskan SPP untuk seluruh siswa SMA/SMK Negeri dan Swasta se-Jawa Timur. Dikatakan, rencana tersebut tak lain merupakan salah satu bentuk dukungan Pemprov Jawa Timur terhadap program KIP oleh pemerintah pusat.

“Harapannya, kebijakan ini nantinya dapat membantu masyarakat dalam memperoleh haknya Wjib Berlajar (Wajar) 9 Tahun hingga Wajar 12 tahun,” imbuhnya.

Daerah lainnya yang juga melakukan hal serupa adalah Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Pembinaan SMP, Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Muhammad Irfansyah menuturkan, Pemda setempat menaruh perhatian terhadap peserta didik pendidikan kesetaraan yang berjalan bersamaan dengan PIP. “Penerima dana PIP dari pendidikan kesetaraan saat ini masih terus lakukan,” terangnya.

Irfansyah mengatakan, Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur sampai saat ini masih terus melakukan sosialisasi tentang penggunaan dan cara pencairan dana manfaat PIP ke sekolah-sekolah. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak seperti kepala sekolah dan tokoh masyarakat. Keterlibatan tokoh masyarakat menurutnya sebagai salah satu cara jitu agar para orang tua lebih memahami penggunaan dana PIP.

”Kita terus melakukan edukasi kepada penerima PIP bahwa penggunaan dana bantuan tersebut untuk keperluan pendukung pendidikan anak dan bukan untuk keperluan orang tua,” tutur Irfansyah.

“Kami memberi perhatian tinggi terkait amanat dalam Permendikbud tersebut. Oleh karena itu, pihak dinas sering melakukan survei secara random terhadap para siswa penerima dana PIP dalam hal pemanfaatannya agar tepat penggunaannya,” lanjutnya. (*/sar/pro)

loading...

BACA JUGA

Rabu, 11 Maret 2020 14:14

Pemerintah Dongkrak Kualitas Guru Lewat Organisasi Penggerak 

    JAKARTA--Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali…

Senin, 02 Maret 2020 18:51

Dua WNI Positif Terjangkit Virus Corona, Ini Pernyataan Tegas dari Presiden Jokowi..

JAKARTA- Pemerintah telah mengambil langkah dan mempersiapkan pencegahan serta penanganan…

Minggu, 16 Februari 2020 20:09

FSB 2020, Gali Potensi Siswa di Bidang Sains

JAKARTA--Festival Sains dan Budaya (FSB) 2020 bakal siap digelar. Ajang…

Selasa, 21 Januari 2020 16:09

Kapal Berisi Wartawan Istana Presiden Tebalik di Tengah Laut

LABUAN BAJO- Insiden kapal terbalik menimpa rekan-rekan wartawan Istana yang…

Sabtu, 28 Desember 2019 20:20

Hembusan Isu "Geng Solo", Ini Kata Komisioner Kompolnas dan Pakar Hukum Tata Negara..

JAKARTA- Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menanggapi tudingan isu ‘Geng Solo’…

Selasa, 17 Desember 2019 23:49

Alumni Diharap Ikut Berperan Dongkrak Peringkat Kampus 

JAKARTA--Rektor Universitas Brawijaya (UB) Malang, Nuhfil Hanani menyampaikan bahwa alumni…

Senin, 16 Desember 2019 23:36

‘Merdeka Belajar’ Diklaim Awal Baru Sistem Pendidikan Indonesia

JAKARTA—Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) , Nadiem Anwar Makarim  menyampaikan…

Rabu, 04 Desember 2019 12:35

Dugaan Suap, KPK Periksa Dirut PKT

JAKARTA- Kasus dugaan suap Bidang Pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik…

Minggu, 24 November 2019 00:28

LDN Diharap Lahirkan Pemain Bibit Unggul dari Desa

BEKASI--Liga Desa Nusantara (LDN) akhirnya melahirkan juara baru di tingkat…

Minggu, 17 November 2019 01:09

Lewat Mewarnai, Anak dan Orangtua Bisa Terbang ke Hongkong

  JAKARTA--Ajang kompetisi Faber-Castell Family Art Competitions merupakan wadah anak-anak…

Pasien Positif Corona di Balikpapan Bertambah 6 Orang, Total Ada 12 Orang

Aspiana Himbau Pencegahan Covid-19 Kepada Masyarakat Batu Sopang

Kebakaran di Kawasan Perusda, Rumah sekaligus Warung Ludes Dilahap Si Jago Merah

Cegah Corona, Siagakan Pos Wasdalkes Darat dan Sungai

Bupati: Selalu Perkuat Koordinasi Tim

Alat Rapid Test Bakal Segera Tiba untuk Kaltim

HBICS Balikpapan Terapkan Home Learning, Antisipasi Penyebaran COVID-19

Gara-gara Corona, Reses DPRD PPU Diundur

Cegah Penyebaran Covid-10, Legislatif Dilarang Perjalanan Dinas Luar Daerah

Ditreskrimum Polda Kaltim Amankan Residivis Curanmor Barang Bukti Lima Motor
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers