DEPOK—Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada siswa miskin atau yang berasal dari keluarga rentan miskin, dan anak di panti asuhan untuk membiayai kebutuhan personalnya guna mendukung keberlanjutan pendidikannya. Menariknya, implementasi PIP yang dimulai sejak 2014 ternyata hingga kini terus menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Selain menekan angka anak putus sekolah, namun juga mulai menunjukkan pemerataan kualitas pendidikan dan secara bertahap mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencatat, pemerintah menyalurkan dana bantuan PIP pada tahun 2014 sebesar Rp 4.322.559.975.000. Hingga bulan Desember 2018 dana PIP yang telah disalurkan sebesar Rp 42.837.024.725.000. Bantuan tersebut bertujuan untuk menghindari anak putus sekolah.
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengungkapkan program dan kebijakan prioritas pemerintah di bidang pendidikan ini sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ada. Di mana pemerataan kualitas pendidikan yang berdampak pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
“Di sinilah letak indikator berhasil atau tidaknya pembangunan kualitas SDM secara besar-besaran,” terang Presiden Jokowi dalam acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2019 di Pusdiklat Kemendikbud, baru-baru ini.
Karenanya, tahun depan pemerintah akan mulai bergeser untuk memfokuskan kembali pada anggaran untuk pengembangan SDM. Hal ini sebagai sarana agar Indonesia keluar dari Negara berpendapatan rendah mengarah pada Negara maju. “Apa yang kita kerjakan? Kita fokus pada vokasional training hingga upgrading skill. Semuanya harus dilakukan,” kata Jokowi.
Demi mencapai target tersebut, Jokowi menegaskan bahwa urusan pendidikan juga harus menjadi prioritas bagi pemerintah daerah. Menurutnya, urusan pendidikan di daerah dan pusat harus jelas dan sejalan. “Apa yang jadi tanggung jawab provinsi, menteri, dan kota harus jelas. Semua harus bisa terkoordinasi dan kita ingin fokus pada keterampilan kerja, ini sangat penting sekali,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menambahkan, PIP hingga saat ini sudah berjalan dengan baik karena hampir mencapai 100 persen. “Alokasi anggaran Kemendikbud untuk 17.9 juta penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan sekarang sudah 80 persen menggunakan sistem kartu ATM,” jelas Mendikbud.
Diketahui, untuk memperoleh manfaat PIP dalam bentuk uang tunai, Kemendikbud telah mengembangkan layanan sesuai dengan perkembangan zaman. Siswa tidak lagi harus antre di teller bank, tetapi mereka dapat dengan mudah mengambil dana PIP dengan menggunakan KIP di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) terdekat milik bank penyalur sesuai yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud.
Adapun terkait proses pemerataan sebaran KIP, Mendikbud menyebutkan ada beberapa pihak yang teribat. Pertama, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyediaan data, dan Kemendikbud yang mendistribusikan KIP. “Ketiga pihak ini saling berkaitan sehingga KIP memenuhi target. Misalnya, untuk data ada proses penyepadanan dari dapodik dan data di Kemensos. Jadi tidak hanya murni dari sekolah dan Kemensos saja,” pungkasnya. (*/sar/pro)
