BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL | KABAR IKN

NASIONAL

Selasa, 01 Agustus 2017 03:54
Baca nih... 14 Hasil Temuan Ombudsman Terkait PPDB 2017
(foto : ilustrasi/ dok.Jawa Pos)

JAKARTA-- Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia, melakukan pemantauan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2017/2018, terutama di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sekolah sejenis yang sederajat secara nasional.

Komisioner Ombudsman Ahmad Suaidi saat ditemui di Kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (31/7), memaparkan ada sekitar 14 hasil temuan Ombudsman RI selama proses pemantauan pelaksanaan PPDB.

 Adapun hasi temuan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 diterbitkan pada bulan Mei 2017, rentang waktu yang terlalu dekat dengan Pelaksanaan PPDB sehingga menyebabkan daerah mengalami kesulitan untuk menyesuaikan dengan aturan pada Permendikbud tersebut. Sedangkan sebagian daerah sudah menerbitkan pergub/bup/wal atau juknis terlebih dahulu yang mengakibatkan banyak satuan pendidikan (sekolah) mengalami kesulitan penyesuaian sehingga terjadi maladministrasi.

2. Terbitnya Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 yang terlalu dekat dengan waktu pelaksanaan PPDB menyebabkan minimnya sosialisasi terkait perubahan Juknis PPDB kepada masyarakat sehingga tidak memberikan kepastian kepada masyarakat.

3. Di beberapa daerah ditemukan Sistem onfine PPDB tidak beroperasi dengan baik(server down), sehingga sekolah merasa terganggu dalam memberikan jawaban kepada masyarakat terkait permasalahan tersebut. Hal ini juga menyebabkan potensi penyimpangan sangat tinggi karena menyimpang dari prinsip online itu sendiri yang bersifat terbuka, langsung, dan cepat.

4. Masih ditemukan maladministrasi jual beli kursi antara sekolah dengan orang tua murid.

5. Masih terjadi campur tangan para pejabat daerah dan orang-orang tertentu untuk mempengaruhi dan/atau memaksa sekolah untuk menerima anak didik dari orang-orang tertentu dengan melakukan maladministasi.

6. Sistem Zonasi yang menjadi Saran Ombudsman RI kepada Kemendikbud, Kemendagri dan Kemenag pada tahun 2015, yang saat ini diterbitkan dalam Pasal 15, 16 dan 17 Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, tidak memiliki indikator yang jelas tentang batasan wilayah calon peserta didik baru sebagai tolak ukur zonasi dengan mempertimbangkan kondisi demografi dan geografi wilayah tersebut. Hal uni menyebabkan banyak kepala daerah dan sekolah mengalami kebingungan dalam menentukan batas zonasi.

7. Ditemukan sekolah yang memiliki fasilitas yang baik (sering disebut sebagai sekolah favorit) yang terpusat di daerah tertentu, sehingga menyulitkan penerapan zonasi.

8. Masih ditemukan adanya kesepakatan tidak tertulis dan/atau tertulis antara pihak sekolah dengan instansi tertentu mengenai kuota khusus bagi calon peserta didik yang merupakan anak dari pegawai instansi-instasi tertentu, menyebabkan maladministrasi dan ketidakadilan karena mengurangi jatah bagi yang berhak.

9. Beberapa sekolah ditemukan memungut biaya administrasi pendaftaran dan uang bangunan.

10. Pihak sekolah lalai dalam memverifikasi data maupun kemampuan calon peserta didik baru, khususnya calon peserta didik baru melalui jalur non akademik (spt: Kuota untuk siswa miskin & Jalur Prestasi).

11. Masih ditemukan diskriminasi oleh pihak sekolah terhadap calon peserta didik baru yang berkebutuhan khusus/menyandang disabilitas.

12. Terbitnya Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2017 pada tanggal 6 Juli 2017 yang berpotensi membatalkan seluruh ketentuan yang sudah diatur dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, karena memberikan toleransi dan pengecualian untuk hal-hal mendasar seperti rombongan belajar dan terkesan tidak tegas karena hal tersebut sudah diatur sebelumnya dalam Permendikbud No. 17 Tahun 2017 tentang PPDB.

13. Ombudsman RI sebagai anggota Tim Saber Pungli ikut terlibat dan berperan aktif dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) bekerjasama dengan aparat penegak hukum (Polri) seperti yang terjadi di daerah Kalimantan Selatan (Banjarmasin), dimana kepala sekolah/wakil kepala sekolah terlibat dalam pungutan liar.

14. Belum berfungsinya pelayanan laporan/pengaduan masyarakat di internal dinas pendidikan atau sekolah-sekolah dalam pelaksanaan PPDB sehingga masyarakat merasa tidak ada kepastian pelayanan dan penanganan yang cepat atas permasalahan PPDB yang dialami. (*/sar/pro)

 

*) Sumber : Ombudsman RI

 


BACA JUGA

Selasa, 09 Februari 2021 10:01

KSPN dan KSBSI Soal Kasus BPJAMSOSTEK, Begini Tanggapan Sarbumusi..

JAKARTA –   Penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI terhadap…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers