SANGATTA - Usai Melaksanakan Rapat Sidang Paripurna, selama dua hari berturut-turut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali menggelar Rapat Paripurna tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD tahun anggaran 2024, pada Jumat (10/11).

Paripurna itu digelar bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim, dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD. 

Rentetan kegiatan itu diawali dengan Paripurna ke 10 pada Rabu 8 November 2023, merupakan rapat sidang pembahasan RAPBD 2024 antara Ketua DPRD Kutim Joni dan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman. Kemudian, dilanjut pada Kamis 9 November 2023 kembali diadakan rapat Paripurna ke 11 yang membahas tentang pandangan semua fraksi pada RAPBD 2024.

"Hari ini rapat sidang Paripurna yang kita lakukan selama tiga hari untuk membahas RAPBD Kutim 2024," ungkap Joni.

Hari ini, tiba waktunya pemerintah menyampaikan tanggapan atas pandangan fraksi-fraksi DPRD, yang disampaikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Zubair mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman.

Dalam kesempatan itu, Zubair menghaturkan terimakasih kepada seluruh fraksi yang telah memberi tanggapan sebelumnya. Ia juga turut mengapresiasi dan respons positif dari semua pandangan.

"Terimakasih kepada Fraksi Nasdem, Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya, Fraksi PPP, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PDI Perjuangan terkait dengan penambahan pendapatan daerah baik dari pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer. Ini semua akan kami catat," ungkap ia.

Hal itu, kata dia, tidak akan tercapai tanpa kerjasama antara pemerintah, DPRD dan stakeholder terkait. Khususnya dukungan dari DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD Kutim.

"Kita akan berhasil jika kerjasama terjalin dengan baik," imbuhnya.

Kata dia, pemerintah berkomitmen akan mengoptimalkan pendapatan daerah dengan prinsip kehati-hatian dan akan mengalokasikan belanja daerah yang lebih tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna dan memberikan nilai tambah pada kesejahteraan masyarakat daerah. 

Oleh karena itu, pihaknya meminta kontribusi aktif dari seluruh stakeholders. Khususnya DPRD Kutim, untuk senantiasa terus mengawal pelaksanaan APBD 2024 hingga selesai terlaksana.

“Apapun yang kita rencanakan, termasuk percepatan seluruh program pemerintah, semoga bisa terealisasikan dengan baik,” harapnya.

Di tempat itu, Zubair menjelaskan bahwa secara prinsip, tanggapan fraksi-fraksi di DPRD Kutim, sangat subtantif bagi pembangunan di  tahun depan. Seperti yang disampaikan oleh Fraksi Nasdem, mengenai pemerataan pembangunan infrastruktur.

"Ada masukan bahwa pembangunan infrastruktur harus lebih merata di daerah-daerah, agar investasi dan pembangunan bisa lebih merata. Bagi kami ini juga masukan yang sangat penting," tambah Zubair.

Termasuk juga perihal pemerataan daerah, seperti yang disampaikan  oleh Fraksi PPP, mengenai alokasi anggaran antar SKPD yang harus merata. Agar masing-masing SKPD tidak ada yang merasa dianaktirikan.

"Sehingga kolaborasi antar sesama SKPD dapat berjalan dengan baik," ungkapnya.

Perbaikan sumberdaya manusia (SDM) juga merupakan tanggapan dari Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya atas masukan tersebut melalui penerapan program dalam hal stunting, pemenuhan hak-hak guru dan sarana-prasarana pendidikan. Pihaknya juga bersepakat mengenai optimalisasi infrastruktur dan percepatan pembangunan.

“Terkait usulan yang disampaikan oleh Fraksi Demokrat, tentang orientasi anggaran pada hasil atau output, pemerintah sepenuhnya sepakat. Bahwa paradigma penyerapan anggaran harus berbasis pada kinerja dan output,” bebernya.

Sedangkan terkait catatan yang disampiakn oleh Fraksi Golongan Karya, pemerintah juga memiliki pandangan yang sama mengenai pembangunan Pelabuhan Kenyamukan guna memperlancar distribusi ekonomi daerah tersebut sangat penting, termasuk untuk memaksimalkan pendapatan daerah pada poin optimalisasi sumber pajak, serta pemerataan akses dan layanan pendidikan ataupun kesehatan di setiap kecamatan.

Juga, untuk masukan yang diberikan oleh Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) mengenai penguatan sektor riil UMKM, monitoring penyertaan modal negara, efisiensi belanja daerah atau yang lainnya. Pemerintah juga sepakat bahwa belanja pemerintah pada sektor riil dan efisiensi anggaran adalah semangat good governance yang perlu dipegang teguh.

“Pemerintah juga mengucapkan terima kasih kepada Fraksi PDI Perjuangan atas masukan dan pandangannya terhadap lima prioritas pembangunan TA 2024. Pada poin infrastruktur, misalnya, kami akan bekerja dengan optimal guna menyelesaikan dan memaksimalkan pembangunan jalan, listrik, telekomunikasi dan air bersih. Sebab, infrastruktur sangatlah penting bagi masyarakat kita,” tuturnya. (Adv/la/pro)