SANGATTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), menggelar Rapat Sidang Paripurna ke 11, Masa Persidangan I, Tahun Sidang 2023/2024, di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, pada Kamis (9/10).
Paripurna kali ini membahas perihal Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kutim, terhadap Nota Penjelasan Kepala Daerah Mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diparipurnakan sehari sebelumnya, yakni Paripurna ke 10.
Dalam paripurna ke 10 itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman telah menyampaikan Nota Penjelasan Kepala Daerah Mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutim Tentang APBD Tahun Anggaran 2024.
Menanggapi hal itu, Fraksi Nasdem, melalui Ketua Fraksi, Kajan Lahang menyebut bahwa RAPBD 2024 sebagai perencanaan anggaran yang dapat dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah Kutim, dalam menentukan batas maksimal anggaran, untuk alokasi program dan kegiatan yang akan digunakan pada masyarakat lokal, ataupun memberdayakan apa yang dimiliki untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.
"Selain itu keadilan sosial dan pembukaan aksesbilitas ekonomi pedesaan investasi di Kutim, didominasi oleh Sangatta Utara, Bengalon, Kaubun dan Kaliorang, dimana wilayah kecamatan ini mendominasi investasi di Kutim," ungkap ia.
Sedangkan, lanjut ia, di kecamatan lainnya menjadi daerah minim investasi. Dampak yang dirasakan adalah minimnya infrastruktur pembangunan wilayah, meningkatnya pengangguran terbuka, dan tingginya angka kemiskinan.
"Di sisi lain, persoalan dasar pelayanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah Kutim, seperti pendidikan dan kesehatan tetap menjadi fokus perhatian," imbuhnya.
Lebih lanjut, dirinya mengatakan bahwa angka lama pendidikan penduduk makin meningkat, hal ini merupakan prestasi yang harus dipertahankan. Beberapa kritik mengenai sektor pendidikan yang muncul ialah kualitas layanan pendidikan, minimnya pendidikan lanjut, atau tingkat sarjana bagi pemuda pedesaan dan aksesbilitas untuk meningkatkan pendidikan skill.
"Kritik atas pendidikan itu mahal, sehingga menjadi penting untuk diperhatikan. Selain itu aksebilitas untuk memasuki jenjang pendidikan perguruan tinggi bagi pemuda desa untuk meningkatkan SDM juga layak diperhatikan," tandasnya.
Di tempat yang sama, Son Hatta dari Fraksi PPP menyampaikan pandangan perihal RAPBD 2024.
Pihaknya turut mengapresiasi APBB tahun depan yang cukup besar dan fantastis. Untuk itu, pihaknya memberikan masukan kepada pihak eksekutif untuk dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran secara maksimal.
"Salah satunya dengan memberikan pelatihan dan peningkatan kualitas SDM pada pegawai, baik ASN,PPPK, honorer atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran pada masing-masing SKPD, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip efektif dan efisien, cepat dan tepat dalam pelaksanaan program kerja," tutur ia.
Hal ini, kata dia, dapat mencegah pemborosan penggunaan anggaran yang sifatnya hanya seremonial dan tidak menyentuh kepada sasaran prioritas program kegiatan atau
pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga tujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat tidak tercapai.
"Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus bekerja keras dalam memastikan dan mengawal anggaran agar proyeksi pendapatan
yang telah disusun tidak mengalami penurunan yang signifikan serta dalam mengalokasikan anggaran kepada setiap SKPD bisa proporsional dan terukur sehingga tidak muncul stigma atau anggapan hanya SKPD tertentu saja yang mendapatkan anggaran berlebih," tandasnya.
Saat memberi pandangan umum, Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR), yang terdiri dari Partai Gerindra dan PKB, melalui Sekretaris Fraksi Shobirin Bagus memberi catatan perihal program prioritas, layaknya program pengentasan stunting, sapras pendidikan serta pemenuhan hak-hak guru.
Tidak hanya itu, kata dia, dalam merumuskan kebijakan pembangunan, pemerintah mesti mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan tahun-tahun sebelumnya, serta melakukan penyempurnaan melalui optimalisasi program dan kegiatan.
"Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar dari penguatan struktur ekonomi, serta melakukan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan APBD, sehingga masyarakat dapat merasakan dampak positif dari pembangunan," pintanya.
Terpisah, Ketua Fraksi Demokrat, Abdi Firdaus memberikan 11 poin saran pada pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur yang dinantikan oleh Masyarakat Teluk Pandan, listrik di Desa 102 Kecamatan Bengalon, normalisasi sungai di Kecamatan Bengalon dan Teluk Pandan, insentif untuk supir dan tenaga pengangkut sampah di Bengalon, pembangunan SMA/SMK di Desa Sangkima.
"Ada pula perbaikan jalan menuju Kampung Belawan Desa Pinang Raya Sangatta Selatan serta beberapa jalan usaha tani di Kutim, juga percepatan pembangunan di Desa Sekurau atas, karena mereka adalah masyarakat yang terdampak pabrik semen," ungkap ia.
Lebih lanjut, Abdi menyebut poin lain meliputi percepatan proses pemekaran desa, bantuan modal pelaku UMKM, menggalakan prorgam Kutim hijau dengan memanfaatkan lahan yang ada, serta memaksimalkan aset dan potensi pariwisata di segala lini dan sektor di semua kecamatan agar mampu mendongkrak PAD.
Pandangan fraksi juga disampaikan oleh Adi Sutianto dari Fraksi Golkar berpandangan bahwa APBD harus diarahkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat secara adil dan merata melalui program-program prioritas yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengangkat Tema Pembangunan "Penguatan Stuktur Ekonomi Guna Mendukung Perekonomian".
Program-program prioritas yang tertuang dalam RKPD merupakan landasan sekaligus tujuan penyerapan APBD. Fraksi Golkar meminta agar program-program prioritas yang langsung bagi kepentingan masyarakat umum mendapat anggaran yang bisa direalisasikan sesuai target 2024.
"Terdapat program prioritas dan strategis yang harus didorong akselerasi target pencapaiannya di 2024 oleh semua stakeholder, yakni percepatan penyelesaian Pelabuhan Kenyamukan pada sisi laut maupun darat. Persiapan sarana dan prasarana, SDM, organisasi, tata kelola pelabuhan harus dipersiapakan secara purna.
"Apabila pelabuhan bisa beroperasi sesuai target maka akan berdampak langsung dan signifikan memberikan manfat bagi perekonomian masyarakat Kutim," ujarnya.
Kemudian, kata dia, bidang pendidikan mesti ditingkatkan untuk pemenuhan sarana dan prasarana, sekolah dasar dan menengah termasuk di dalamnya program rehab maupun ruang kelas baru, baik pada jenjang SD dan SMP di kecamatan pedalaman.
Begitu pun pada bidang kesehatan, yakni peningkatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya puskesmas yang masih perlu ditingkatkan.
"Juga peningkatan jalan penghubung desa di kecamatan Muara Wahau, Kongbeng, Telen, Muara Bengkal, Muara Ancalong perlu segera diakselerasi. Serta peningkatan pelayanan penyediaan air bersih bagi masyarakat Kutim di Sangatta dan kecamatan. Tak kalah penting, pengentasan kemiskinan serta menekan angka stunting di kabupaten ini," tegas ia.
Di tempat yang sama, Fraksi PDI Perjuangan diwakili oleh Siang Geah memberi pandangan serta mengingatkan bahwa penting
untuk pemerintah daerah, terutama dengan postur APBD 2024 dan sinergisitas pada skema pembangunan Kutim, agar dapat bersungguh-sungguh dalam membangun SDM bersaing sebagai penopang struktur ekonomi daerah.
"Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Fokus pada pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja lokal," terang dia.
Juga, mengembangkan ekonomi lokal, untuk memperkuat sektor-sektor ekonomi lokal dan mempromosikan produk-produk lokal, serta menciptakan lapangan kerja. PDI Perjuangan DPRD Kutim juga berharap pemerintah mampu memperkuat daya saing sektor uggulan dan juga menciptakan Iklim Investasi Kondusif.
"Menciptakan iklim investasi yang kondusif adalah faktor penting dalam menarik investor swasta, yang dapat menggerakkan pembangunan ekonomi. Ini mencakup regulasi yang jelas, insentif pajak, dan infrastruktur yang mendukung. Memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur daerah yang memadai, seperti jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi," pesan ia.
Fraksi Amanat Keadilan Berkarya, yang menghimpun tiga partai, yakni PAN, PKS dan Partai Berkarya, melalui Jimmy meminta kepada Pemerintah Kutim untuk terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), supaya Kutim bisa menjadi daerah otonom yang melakukan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari PAD, secara maksimal dalam memacu pertumbuhan domestic regional bruto (PDRB).
"Terkait belanja daerah, Fraksi Amanat Berkarya meminta Pemerintah Kutim dapat mengarahkan pembelanjaan pada hal produktif seperti infrastruktur, pembangunan sektor ril (UMKM),
peningkatan SDM melalui dunia pendidikan dan kesehatan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pelayanan masyarakat," beber Politisi PKS itu.
Fraksi Amanat Keadilan Berkarya juga meminta pemerintah daerah untuk mengurangi belanja perjalanan dinas yang tidak penting, untuk dapat diarahkan pada hal-hal produktif, juga menghindari pandangan masyarakat bahwa perjalanan dinas hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.
"Dalam hal pembiayaan daerah untuk penyertaan modal, bagi Fraksi Amanat Keadilan Berkarya, meminta pemerintah daerah melakukan kontrol dan evaluasi terhadap jangkauan pelayanan air bersih maupun kualitas air dan pelayanan bagi masyarakat, mengingat air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar dan salah satu indikator kesehatan masyarakat," imbuhnya. (Adv/la/pro)
