BALIKPAPAN- Anggota DPD RI Dapil Kaltim-Kaltara Drs H Muhammad Idris S sejak 21 Desember 2016 hingga 22 Januari menjalankan reses masa sidang II tahun sidang 2016-2017. Tidak tanggung-tanggung 2 kota, 3 kabupaten dan beberapa kelurahan dan desa disinggahi anggota Komite I ini guna mendengar dan menyerap langsung aspirasi dari mulut masyarakat di Kaltim.
Adapun kota yang disambangi, Balikpapan dan Samarinda. Untuk kabupaten, ada Kutai Kartanegara (Kukar), Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser. Dari hasil reses tersebut berbagai permasalahan mencuat, berikut beberapa permasalahan yang menjadi prioritas untuk segera direalisasikan.
Di Balikpapan, melalui Lurah Kariangau Mardanus, meminta pembangunan jembatan dari Kampung Baru Ujung menuju Kariangau segera direalisasikan untuk mengurai kemacetan di Km 5, Balikpapan Utara.
Lain juga di di Samarinda, saat reses warga mempermasalahan pembangunan kanalisasi dan penataan pemukiman di kelurahan Dadi Mulya, Samarinda Ulu, dimana pembangunan tersebut jangan sampai warga kehilangan tempat tinggal, itu diutarakan langsung Suparman, tokoh masyarakat Rt 37.
Dikesempatan yang sama, di Kukar, pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di daerah transmigrasi khususnya di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang harus merata. Sorotan tersebut disampaikan Sekretaris Desa Bangun Rejo, Ahmad Yunus.
---------- SPLIT TEXT ----------
Bergeser di Samboja, tepatnya di Kelurahan Bukit Merdeka. Oleh H Syahrir, salah satu tokoh masyarakat di Rt 3 meminta kejelasan hak atas tanah/sertifikat, 500 bidang tanah masyarakat di dekat kawasan Tahura.
Sementara di Paser dan PPU, keluhan percepatan dana desa dan infrastruktur menjadi sorotan utama warga, dimana warga dan pejabat di kedua daerah tersebut meminta untuk bisa segera terealisasi.
Di daerah Longikis contohnya, perangkat desa melalui Kepala Desa Atang Pait, Ardiansyah menyegerakan dana desa bisa langsung ditransfer ke rekening Desa, jangan melalui kas pemkab, agar program pembangunan di desa cepat terlaksana dan staf pendampingan dana kalau bisa cukup dari staf kecamatan saja untuk memudahkan komunikasi.
Infrastruktur serta penerangan yang layak di jalan provinsi yang rusak berat di Longikis juga jadi masalah besar, tepatnya di jalan ke Desa Tiwei yang merupakan akses jalan tembus ke Kalimantan Tengah dan Kutai Barat. Akibatnya, potensi Sumber Daya Alam (SDA) berupa kelapa sawit harganya anjlok sampai Rp 250/kg, dikarenakan kondisi jalan yang rusak yang membuat kelapa sawit busuk kelamaan tidak diangkut, sementara di tempat lain harga bisa sampai Rp 1.770/kg. Khusus listrik, sudah 30 tahun warga disekitar belum merasakan, Hal itu dikeluhkan, Iwan Widodo selaku Pjs Kepala Desa Tiwei, Kec.Long Ikis mewakili warganya.
Hal serupa juga di alami warga Desa Long Gelang melalui Pjs Kepala Desa Long Gelang, Supriyanto menyampaikan harus adanya perbaikan infrastruktur jalan yang dilengkapi Penerangan Jalan Umum (PJU) serta pengadaan air bersih.
Pun demikian di kabupaten yang dikomandai Yusran Aspar selaku Bupati PPU dan wakilnya Mustaqiem. Warga menginginkan, Nawa Cita yang digaungkan Presiden yakni membangun dari pinggiran segera diwujudkan jangan hanya wacana belaka. Pembangun pelabuhan, pembangunan tanggul dipantai guna antisipasi abrasi dan pipa Pertamina yang dekat dengan pemukiman juga menjadi permasalahan yang disampaikan Kepala Desa Sesulu, Kecamatan Waru, Khariansyah.
---------- SPLIT TEXT ----------
Permasalahan lain, terkait E-KTP berupa blangko masih kosong, seringnya listrik byarpret menjadi kelurahan Lurah Waru, Kecamatan Waru, H Hizqil Ahmad, SH.
Juga keluhan atas keputusan MK yang membolehkan jabatan Kepala Desa dari domisili lain disampaikan Kepala Desa Sidorejo, Penajam, Muhaji. Serta tidak adanya jaringan telekomunikasi untuk akses informasi, serta sarana air bersih dan perbaikan jalan juga menjadi aspirasi yang disampaikan Kepala Desa Bukit Subur, Penajam, Asep Andriawan.
Dari semua hasil reses tersebut, Muhammad Idris menyatakan akan dikomunikasikan ke komite-komite terkait di DPD saat sidang paripurna digelar. “Selama masa Reses ini kami telah menemukan beberapa permasalahan.Untuk itu kami akan mendorong pemerintah kota dan kabupaten untuk melakukan tindak lanjut untuk segera memberikan kepastian terhadap masyarakat atas permasalahan yang dihadapi kepada pemerintah pusat,” ungkapnya.
Selain itu juga, dalam resesnya menyempatkan bersilaturahmi ke kantor Gubernur, diterima DR. Meiliana, SE, MM, selaku Asisten Pemerintahan Pemprov Kaltim. Yang berharap kepada senator-senator Kaltim-Kaltara memperjuangkan DBH (Dana Bagi Hasil) bisa lebih maksimal lagi untuk Kaltim dan pembangunan infrastruktur yang di danai oleh APBN. (adv/pro)
