BALIKPAPAN-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), dan PT Freeport Indonesia (PTFI) menyepakati rencana kerja sama untuk memulihkan ekosistem hutan mangrove di Kalimantan Timur seluas 2.000 hektar. Upaya pemulihan ekosistem mangrove seluas 2.000 hektar tersebut merupakan bagian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2023.
Ketiga pihak menyepakati rencana kerja sama tersebut melalui penandatanganan nota kesepahaman yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Sigit Reliantoro, Sekretaris BRGM Ayu Dewi Utari, dan Presiden Direktur PTFI Tony Wenas.
Direktur Jenderal PPKL Sigit Reliantoro menyampaikan rencana kerja sama merehabilitasi ekosistem mangrove ini adalah bagian dari Peta Jalan Rehabilitasi Mangrove Nasional untuk mempertahankan kestabilan bentang alam di berbagai wilayah di Indonesia, sekaligus mewujudkan ekonomi hijau.
"Pemerintah mengapresiasi kesungguhan para mitra, yakni BRGM dan PTFI, untuk bersinergi mewujudkan lingkungan yang lebih lestari,” katanya usai penandatanganan nota kesepahaman.
Selain mencakup upaya rehabilitasi ekosistem dan tanaman mangrove, nota kesepahaman juga meliputi program pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi pemulihan ekosistem mangrove. Di mana, pemberdayaan masyarakat ini mencakup pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya ekosistem mangrove, serta pelibatan masyarakat dalam upaya rehabilitasi mangrove dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selepas penandatangan nota kesepahaman, dilakukan penanaman bibit mangrove di Desa Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Sabtu (10/6) siang dan dihadiri langsung Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya Bakar.
Lahan yang jadi lokasi penanaman diketahui merupakan bekas tambak seluas 2 hektar. Di atas lahan tersebut, KLHK, BRGM dan PTFI melakukan penanaman 12.000 lebih bibit mangrove jenis Riziphora Mucronat dengan melibatkan warga sekitar.
Rehabilitasi ekosistem mangrove di Kabupaten Penajam Paser Utara ini merupakan bagian dari program pemerintah merehabilitasi 600.000 hektar lahan mangrove pada tahun 2021-2024 di sembilan provinsi prioritas, termasuk Kalimantan Timur.
Menteri Siti mengatakan, penanaman mangrove ini merupakan realisasi program kerjasama yang ditandatangani oleh KLHK, BRGM dan PTFI. Ia menyebut, pemerintah memberikan standar dalam proses penanaman bibit mangrove ada periode perawatan yang mesti dilakukan. "Jadi proses perawatan ini tentu tidak bisa dilakukan sendiri tanpa pelibatan masyarakat," kata Menteri Siti.
Pelibatan ini, kata Siti, memungkinkan warga mendapat nilai manfaat dari program yang dijalankan. Nantinya, komunitas warga akan mendapat kompensasi untuk perawatan mangrove yang dilakukan. Bahkan, kementerian juga tengah menyusun aturan agar masyarakat bisa mendapat lebih banyak manfaat dari program ini.
"Saat ini sedang disiapkan skema dan aturan detailnya. Nantinya kinerja penurunan emisinya dan berapa besar mampu menangkap emisinya akan diukur untuk menentukan besaran manfaat yang diterima," jelas dia.
Presiden PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan, penanaman mangrove ini merupakan komitmen perusahaan dalam pelestarian lingkungan, khususnya ekosistem mangrove di Tanah Air dan kawasan sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN). Rencana pemulihan ekosistem mangrove seluas 2.000 hektar tersebut, lanjut Tony merupakan bagian dari target PTFI dalam melakukan penanaman mangrove di lahan seluas 10.000 hektar sampai akhir masa tambang. Hingga saat ini, PTFI telah menanam lebih dari 2,8 juta pohon mangrove di lahan seluas lebih dari 500 hektar per tahun di area Muara Ajkwa, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
“PTFI memiliki tujuan yang sama dengan pemerintah untuk meningkatkan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Sinergi PTFI bersama KLHK dan BRGM sekali lagi menegaskan komitmen PTFI untuk senantiasa beroperasi secara bertanggung jawab dan terus memberi nilai tambah jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat,” kata Tony Wenas.
Kepala BRGM Hartono berharap, kerjasama yang dilakukan ini menjadi contoh bagi stake holder lainnya. Sebab, pemulihan lingkungan, kata dia merupakan tanggung jawab bersama. "Program pemulihan mangrove di kawasan sekitar IKN ini tentu menjadi kebanggaan dan akan tercatata di sejarah ibu kota baru," tuntas dia. (hul)
