BALIKPAPAN-Selain menyiapkan 47 tower hunian untuk aparatur sipil negara (ASN), pemerintah juga tengah menyusun skema kepemilikan rumah bagi ASN yang siap bertugas di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Opsi kepemilikan ini, diharapkan mampu menjadi stimulan agar para ASN, khususnya keluarga muda mau berpindah ke IKN.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, sejumlah insentif akan disiapkan untuk ASN yang berminat pindah ke IKN.
“Skemanya sedang kami susun, kalau soal tanah kebijakan dari Presiden Jokowi free (gratis),” kata Basuki di kawasan IKN, belum lama ini.
Sebagai gambaran, pemerintah berencana menyiapkan hunian tiga lantai dengan tipe 70 yang bisa dibeli oleh ASN. “Mungkin nanti skemanya mereka membayar Rp 2,5 juta per bulan flat selama 10-15 tahun. Untuk desain nanti dari Andra Matin,” ujar Menteri Basuki.
Ia yakin dengan skema pembiayaan yang ditawarkan, plus lingkungan yang lebib asri, ASN bakal berminat pindah ke IKN. “Kalau di Jakarta dan sekitarnya tentu sangat berat bagi ASN untuk dapat membeli rumah,” kata dia.
Selain hunian, pemerintah juga akan menyiapkan sekolah bagi anak para ASN.
Sebagai informasi, rencananya sebanyak 47 tower hunian ASN akan disiapkan untuk menampung ribuan ASN yang diboyong dari Jakarta.
Menteri Basuki mengatakan, dari 47 tower yang direncanakan terbangun, 12 di antaranya ditargetkan beres dan sudah bisa dihuni pada Juli 2024 mendatang. 12 tower itu, kata Basuki akan menampung sekitar 800 ASN yang ditugaskan di Nusantara.
"12 tower direncanakan selesai dibangun Juli tahun depan, itu sudah fully furnished (lengkap dengan furnitur)," kata Basuki.
Sebelumnya, Analis Kebijakan Utama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) Arizal mengatakan, pihaknya sudah melalukan pemetaan ASN pada masing-masing kementerian/lembaga yang akan boyongan lebih dulu IKN.
Jika sesuai rencana, pada 2024 nanti ada 11.274 ASN dari 38 kementerian/lembaga yang akan dipindahkan ke IKN. Target itu, kata Arizal bakal menyesuaikan dengan ketersediaan hunian yang saat ini tengah dibangun Kementerian PUPR.
“Jika nanti huniannya siap 100 persen maka 11.000 lebih ASN itu akan langsung pindah. Tapi jika nanti misalnya yang baru siap hanya 6.000 unit hunian, maka jumlah ASN yang dipindahkan akan kembali dipetakan lagi. Sisanya akan menyusul atau dijadwalkan ulang,” beber Arizal di sela Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pemindahan IKN, Selasa (30/5) di Hotel Blue Sky, Balikpapan.
Selain menyiapkan fasilitas hunian bagi ASN, pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat pindah ke IKN. Misalnya saja bisa membawa pasangan beserta dua anak maksimal dan satu asisten rumah tangga dan memberikan biaya pindah.
Selain itu Kementerian PANRB juga tengah mengkaji kemungkinan pemberian tunjangan kemahalan bagi ASN yang bertugas di IKN.
Tak cuma tunjangan kemahalan, kementerian juga akan menyiapkan tunjangan khusus atau tunjangan kinerja bagi ribuan ASN ini. Pemberian tunjangan ini, kata Arizal diharapkan tak akan menambah beban APBN. “Karena kalau nambah anggaran nanti efeknya membebani APBN, kami tidak ingin seperti itu,” katanya.
Menurut Arizal, skema yang memungkinkan adalah memangkas tunjangan kinerja atau tunjangan khusus bagi ASN di Jakarta untuk dialokasikan bagi ASN di IKN. “Jadi bahasanya optimalisasi anggaran. Tapi ini masih akan dikaji lagi,” ungkap dia.
Di sisi lain, sejauh ini masih ada 6 kementerian lembaga yang belum menyerahkan rincian ASN yang bakal dipindahkan ke IKN, di antaranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perdagangan, Mahkamah Konstitusi (MK) dan BPK. “Tapi minggu ini mereka sudah menyerahkan rinciannya,” jelas Arizal.
Sebagai tambahan, pada 2024 mendatang pemerintah menargetkan akan ada 16.690 ASN termasuk TNI dan Polri yang mulai pindah ke IKN. Rinciannya, 11.274 ASN dan 5.716 personel TNI/Polri. (hul)
