BALIKPAPAN - DPRD Balikpapan menggelar tiga agenda rapat paripurna sekaligus, Senin (29/5). Pertama jawaban wali kota terhadap pandangan fraksi atas LKPJ 2022.
Kemudian nota penjelasan wali kota atas raperda tentang laporan pertanggungjawaban APBD 2022. Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh sebagai pemimpin rapat paripurna mengatakan, wali kota telah memberikan jawaban terhadap pandangan fraksi.
Tinggal tahapan terakhir yaitu pendapat akhir fraksi-fraksi yang akan disampaikan dalam rapat paripurna mendatang. Abdulloh menjelaskan, secara umum fraksi menyorot nominal Silpa yang kurang lebih mencapai lebih dari Rp 600 miliar.
Dia menuturkan, Silpa salah satu faktornya karena beberapa kegiatan yang belum selesai terealisasi. “Ini Silpa positif karena sudah ada alokasi anggaran cuma belum terserap karena mungkin proyek multiyears,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga melakukan agenda ketiga dalam paripurna yaitu penyampaian pembentukan pansus. Terkait pengawasan percepatan tindak lanjut LHP BPK atas LKPD Balikpapan 2022.
“Ini untuk membantu pemerintah sesuai dengan fungsi tugas DPRD menyikapi LHP BPK,” ucapnya. Sebab meski LKPD sudah meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), pihaknya tetap wajib menindaklanjuti laporan tersebut.
“Dalam waktu 60 hari kerja sudah harus selesai sesuai undang-undang melalui pansus,” tuturnya. Dia menambahkan, anggota pansus telah terdiri dari perwakilan setiap fraksi. Setelah resmi diumumkan dan terbentuk, pansus sudah dapat segera berjalan.
Sementara itu, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan, beberapa program pembangunan saat ini masih dalam on progres. Seperti penanganan banjir perbaikan DAS Ampal hingga pembangunan sekolah.
Kemudian subsidi seragam siswa kelas 1 dan kelas 7. Serta pemberian subsidi kepada sekolah swasta. "Kita berharap ini terus berlanjut dengan dukungan dari anggota dewan," ucapnya.
Rahmad menambahkan, nantinya Pemkot Balikpapan akan mendorong anggaran lebih besar lagi yang berpihak kepada masyarakat. Serta program yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat.
Menurutnya kondisi Silpa merupakan hal yang biasa. Penyerapan anggaran yang kurang bukan kegiatan, melainkan belanja. “Tentu belanja juga harus sesuai dengan regulasi dan aturan. Kalau tidak sesuai aturan, kita tidak boleh belanja,” tandasnya. (adv/din/pro)
