BALIKPAPAN-Badan Pembinaan Hukum Nasional melaksanakan Paralegal Justice Award yang diberikan kepada Kepala Desa/Lurah yang telah lulus Paralegal Academy serta mendapat penghargaan Non litigation Peacemaker terhadap Kepala Desa/Lurah yang telah berperan aktif dalam menyelesaikan setiap perkara dimasyarakat non litigasi dan inklusif.
Serasa Anubawa Sasana Desa Jagadhita yang diberikan karena perannya mendorong pertumbuhan ivestasi, pariwisata dan lapangan kerja baik dalam hal kebijakan dan implementasinya, Kakanwil (Sofyan) Didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Dulyono), Kepala Bidang Hukum (Mia Kusuma Fitriana) dan Penyuluh Hukum Madya (Eka Juraidah) menghadiri malam anugerah Paralegal Justice Award yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 bertepatan dengan hari lahir Pancasila, bertempat di Ballroom Discovery Hotel Ancol. Peserta berjumlah 300 orang Kepala Desa/Lurah berasal dari 30 Provinsi, 123 Kabupaten/Kota.
“Saat ini level Hak Asasi Manusia di mata internasional dapat dianggap sebagai periode transisi yang mengarah pada suatu ketertiban hukum dunia, dimana Individu akan mengambil peranan yang lebih penting sebagai subjek, hak- hak, tanggung jawab, dan tugas internasional,” tegasnya.
Peran Kepala Desa/Lurah sebagai pemimpin di masyarakat yang memiliki pengalaman dalam mendamaikan dan menyelesaikan masalah-masalah hukum warganya, serta mendorong pertumbuhan investasi, pariwisata dan lapangan kerja merupakan faktor yang mendorong penyelenggaraan Paralegal Justice Award.
“Kemenkumham memandang perlu Kepala Desa/Lurah yang rata-rata sebagai ketua adat bahkan tokoh agama atau tokoh masyarakat yang aktif dan berhasil dalam setiap penyelesaian sengketa antar warga atau dianggap sebagai “Hakim Perdamaian” di desa dipandang perlu diberikan suatu apresiasi oleh Menteri Hukum dan HAM RI pada malam Anugerah Paralegal Justice Award 1 Juni 2023 ini yang mana bersamaan dengan Hari Lahir Pancasila,” tambahnya.
Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bersama dengan Mahkamah Agung, serta didukung oleh Kementerian Desa dan PDTT dan Kementerian Dalam Negeri, telah membuka pendaftaran Paralegal Justice Award dimulai tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023 dan telah terjaring 300 orang Kepala Desa/Lurah.
Kepala Desa/Lurah di Provinsi Kalimantan Timur yang mendaftar PJA tersebut sebanyak 5 orang terdiri dari 2 orang Lurah dari Kota Samarinda dan 3 orang Kepala Desa dari Kabupaten Kutai Kertanegara namun yang masuk nominasi hanya 4 orang Kepala Desa/Lurah yaitu lurah Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda ( Feni Andriyani), Lurah Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda (Hera Hermawan) sedangkan dari kabupaten Kutai Kertanegara adalah Kepala Desa Tabang Kecamatan Muara Ritan ( Ardy Maroni) dan Kepala Desa Kersik, Kecamatan Marangkayu. (adv/pro)
